DetikNews
Selasa 15 Mei 2018, 18:14 WIB

Polri Sudah Sepakat dengan Materi di RUU Terorisme

Audrey Santoso - detikNews
Polri Sudah Sepakat dengan Materi di RUU Terorisme Kadiv Humas Irjen Setyo Wasisto/ Foto: Zunita/detikcom
Jakarta - Polisi mengaku masalah perbedaan definisi terorisme dalam RUU Antiterorime sudah terselesaikan. Nantinya frasa yang dipermasalahkan polisi akan dimaktubkan dalam penjelasan di RUU tersebut.

"Insyaallah dalam pembukaan masa sidang nanti, tanggal 18, segera diproses dan segera dituntaskan. Sudah diselesaikan kemarin," kata Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (15/5/2018).

Setyo menjelaskan, semalam (14/5), dirinya bertemu anggota DPR Abdul Kadir Karding dan Arsul Sani dalam sebuah acara di stasiun televisi. Dalam kesempatan itu, Abdul Kadir Karding dan Arsul Sani mengatakan RUU itu akan segera tuntas.



"Tadi malam saya satu frame sama Pak Karding (Komisi III DPR F-PKB Abdul Kadir Karding) dan Pak Arsul Sani (Komisi III DPR F-PPP Arsul Sani). Beliau-beliau mengatakan segera akan tuntas. Bahkan mengharapkan beliau sebelum tanggal 30 selesai," sambung Setyo.

Disinggung adanya keberatan dari Polri mengenai frasa motif politik, motif ideologi dan atau ancaman terhadap keamanan negara yang diajukan masuk dalam definisi terorisme oleh Pemerintah, Setyo berujar nantinya itu akan dimasukkan ke dalam pasal penjelasan.



"Itu nanti ada di penjelasan itu. Penjelasannya nanti di pasal penjelasan," ujar Setyo.

Setyo menerangkan Polri berharap lewat RUU Antiterorisme, penindakan terhadap tersuga teroris akan bersifat proaktif. Saat ini, tambah dia, penindakan yang dilakukan masih sekadar responsif.

"Terkait RUU Terorisme, kita mengharapkan undang-undang tidak bersifat responsif seperti undang-undang Nomor 15/2003. Tapi yang bersifat pro aktif. Artinya kami sudah bisa menindak," Setyo berharap.

"Misalnya kami tahu ada yang pulang dari Suriah, lalu ada bukti-bukti dia di sana kombatan, ikut bertempur, ada foto atau video atau ada saksi-saksi, sudah pasti dia bisa dikenakan tindak pidana terorisme," lanjut Setyo.

Saat ini, karena undang-undang belum mengakomodir, Setyo menuturkan polisi hanya bisa memantau pergerakan returnis-returnis dari Suriah. Tidak bisa melakukan penangkapan.



"Sekarang kami hanya bisa mengendus, melihat, mencium baunya saja. Tapi menindak tidak bisa. Sudah tahu kita, itu returnis dari Suriah, tapi karena undang-undangnya mengatakan sebelum dia bergerak, tak boleh ada upaya paksa ya kita tak bisa apa-apa," ucap Setyo.

Sebelumnya anggota Panja revisi Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme) dari Fraksi PPP Arsul Sani mengungkap salah satu hambatan dalam penyelesaian RUU Terorisme. Polri keberatan dengan definisi terorisme yang dicantumkan di RUU.

"Pembahasan UU terorisme hanya menyisakan satu pokok bahasan yang belum diambil keputusannya, yaitu tentang rumusan definisi. Nah kemudian dalam rumusan yang diajukan Pemerintah ditambahi dengan frase motif politik, motif ideologi dan atau ancaman terhadap keamanan negara," kata Arsul kepada detikcom, siang tadi.

"Atas tambahan usulan frasa ini Pemerintah dalam hal ini penegak hukum Polri itu keberatan ada frasa itu," imbuh Asrul.
(aud/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed