DetikNews
Minggu 13 Mei 2018, 20:33 WIB

Presiden PKS: Indonesia Idap 4 Penyakit Demokrasi

Ibnu Hariyanto - detikNews
Presiden PKS: Indonesia Idap 4 Penyakit Demokrasi Foto: Milad PKS (Ibnu Hariyanto/detikcom)
Sentul - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman mengatakan sistem demokrasi di Indonesia masih memiliki banyak permasalahan. Dia menyebut ada empat penyakit demokrasi Indonesia.

"Di tengah-tengah konsolidasi demokrasi yang belum tuntas ini, ternyata kita justru hari ini mengidap empat penyakit demokrasi Indonesia," kata Sohibul Iman di Milad ke 20 PKS di Sentul, Bogor, Minggu (13/5/2018).


Sohibul mengatakan penyakit pertama, Indonesia masih mengalami high cost demokrasi atau demokrasi mahal. High cost demokrasi ini, dikatakan Sohibul hanya bisa diikuti oleh orang-orang yang memiliki dana besar. Akibatnya, menurut dia, pemimpin yang dihasilkan pun tidak mewakili rakyat.

"Dampak apa? orangnya punya integritas orang-orangnya punya kapasitas tetapi tidak punya isi tas maka dia tidak bisa ikut dalam kontestasi demokrasi akibat lanjutannya mereka yang terpilih bukan orang yang punya integritas dan juga kapabilitas tapi semata-mata punya isi tas," terang Sohibul.

"Karena itu para pemimpin yang terpilih dari demokrasi yang mahal ini adalah para pemimpin kelas-kelas kelas medioker, kelas-kelas yang tidak menjanjikan lah untuk kita semua. Saya kira ini harus kita harus benahi," sambungnya.

Kedua, menurut Sohibul sekarang ini mulai muncul oligarki politik. Politik yang mulai dikuasai dan diatur oleh para pemilik modal. Para pemilik modal itu disebutnya yang menentukan baik atau buruk politik di Indonesia ini.

"Merekalah yang mengatur perpolitikan kita. Oligarki seperti ini yang mengharubirukan politik kita. Politik kita mau baik atau buruk merekalah yang mengatur hari ini," ucapnya.


Penyakit ketiga, Sohibul menyebutnya dengan istilah interlocking politics, yakni politik yang saling mengunci antara legislatif dengan eksekutif.

Dia menambahkan politik interlocking ini sudah mulai menyerang ke ranah yudikatif sehingga hukum bisa ditawar. Dia menilai politik yang seperti ini sangat berbahaya.

"Legislatif tahu apa kelemahan eksekutif, eksekutif tahu kelemahan legislatif. Bahkan kita sekarang interlocking politik melibatkannya yudikatif di sinilah kemudian hukum kita menjadi hancur karena hukum kemudian ditawar-menawarkan. Hukum tidak ditegakkan sebagaimana seharusnya. Ini sangat berbahaya," ungkapnya.

Kemudian keempat, Sohibul mengatakan politik menjadi involutif. Politik yang ramai tapi ramai diri sendiri dan tidak memberikan dampak kemajuan untuk negeri.

"Kalau lihat isu politik selalu ramai tapi rame diri sendiri. Tidak memberikan kemajuan pada perekonomian. Dia sibuk dengan dirinya sendir. Maka masa depan kita suram," jelasnya.

Dalam acara Milad ke-20 PKS ini juga dihadiri Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta sejumlah kader PKS. Milad ke 20 ini juga jadikan ajang PKS memperkenalkan sembilan kader terbaiknya yang akan diproyeksikan menjadi capres dan cawapres 2019.


Tonton juga video tentang "Alasan Presiden PKS Berkoalisi dengan Prabowo di Pilpres 2019"
(ibh/gbr)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed