MUI: Kritik Tanpa Bukti dan Data Namanya Fitnah

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta elite-elite politik menahan diri agar suasana tak bertambah panas menjelang Pilpres 2019. MUI juga meminta kritik yang dilontarkan disertai bukti dan data.

"Di tahun politik ini semua pihak khususnya elite politik hendaknya bisa menahan diri dalam mengekspresikan politiknya termasuk dalam menyampaikan pernyataan agar tidak membuat suasana semakin panas, tegang, dan penuh dengan kecurigaan," kata Waketum MUI Zainut Tauhid kepada wartawan, Sabtu (5/5/2018).

Baca juga: MUI Bakal Bahas Mahar Politik Jelang Pilpres dengan 800 Ulama

Zainut mengatakan perbedaan pilihan tidak harus diwarnai saling menjelekkan dan memfitnah serta menyebarkan hoax dan ujaran kebencian. Selain tidak memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat, hal-hal negatif tersebut dapat menimbulkan gesekan dan retaknya bangunan kebangsaan.

"Di negara demokrasi, kritik sekeras apa pun kepada pemerintah adalah sah dan dilindungi oleh konstitusi. Sepanjang kritik tersebut disampaikan dengan sopan, didukung oleh bukti, data, dan fakta. Kalau tidak didukung oleh bukti dan data, itu namanya fitnah," ulas Zainut.

"Melakukan kritik itu tidak haram sepanjang kritik tersebut dapat dipertanggungjawabkan," imbuhnya.

Baca juga: Ketum MUI: Jangan Gunakan Tempat Ibadah sebagai Forum Kampanye

Di sisi lain, Zainut mengatakan pemerintah juga tidak boleh panik dalam menerima kritik karena bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai target pencapaian pembangunan. Tugas pemerintah, dia melanjutkan, adalah memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada publik dengan jujur dan transparan sehingga tidak ada kesalahpahaman.

"Mari kita membangun budaya berpolitik yang elegan dengan nilai keadaban dan kesopanan. Jangan hanya karena berambisi ingin berkuasa kemudian menghalalkan segala cara," pungkas Zainut. (tor/tor)