MUI Bakal Bahas Mahar Politik Jelang Pilpres dengan 800 Ulama

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar pertemuan atau Ijtima' Ulama Komisi Fatwa di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Salah satu hal yang akan dibahas yakni mahar politik jelang Pilpres 2019.

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI rencananya akan dihadiri 800 ulama yang terdiri dari pimpinan komisi fatwa MUI se-Indonesia, perwakilan ormas, unsur pondok pesantren, perguruan tinggi dan cendekiawan hukum Islam. Acara juga akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Ni'am mengatakan, kondisi faktual terkait biaya politik menjelang Pilkada dan Pilpres ikut menjadi perhatian MUI.

Sebab dengan biaya kampanye yang tinggi banyak kecenderungan untuk melakukan praktik money politics.

"Mengenai pembiayaan politik karena sebentar lagi ada Pilkada dan Pilpres. Evaluasi selama pemilu, biaya politik sangat tinggi dan biasa da mahar-mahar politik yang diberikan untuk kepentingan pencalonan," ujar Asrorun di Depok, Sabtu (28/4/2018).

"Belum lagi soal kampanye dengan biaya tinggi, pemberian untuk pemilih. Nah, bagaimana Islam memandang kondisi faktual seperti ini, tentu kita mendambakan Pemilu dilaksanakan secara fair," lanjutnya.

Lewat Ijtima' Ulama ke-6 yang akan diselenggarakan pada 7-10 Mei mendatang, Asrorun berharap dapat menghasilkan solusi untuk menghadapi kondisi tersebut.

"Harus berdasarkan kepada komitmen memilih yang terbaik, yang berkompeten dan berintegritas. Memiliki komitmen mensejahterakan masyarakat bukan hanya konteks kepentingan sesaat," kata Asrorun. (nkn/rna)