DPR: Segera Rekam Data e-KTP Atau Hak Pilih di Pemilu Hilang

Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengatakan, saat ini masih ada 11 juta orang yang belum merekam e-KTP. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mendorong masyarakat untuk proaktif melakukan itu.

"Tentu kita mendorong agar 11 juta masyarakat kita segera melakukan perekaman e-KTP. Karena jika tak segera memiliki e-KTP, ini bisa terancam kehilangan hak pilih dalam kaitan pada pilkada dan pemilu," kata Taufik di Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Baca juga: E-KTP Sebagai Syarat Memilih dalam Pemilu, Efektifkah?

Taufik juga meminta Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan sinkronisasi data penduduk yang belum memiliki e-KTP. Hal ini agar keduanya dapat dengan mudah mendata sebelum 27 Juni 2018 dan seluruh masyarakat dapat memiliki identitas kependudukan dan E-KTP, serta dapat memiliki hak pilih pada Pilkada 2018.

Taufik menambahkan, hak memilih masyarakat yakni yang sudah memiliki KTP atau berumur 17 tahun. Hal ini juga diatur dalam undang-undang.

"Tentu masyarakat jangan sampai dirugikan karena tidak bisa memilih gara-gara tidak punya e-KTP. Kemendagri juga harus proaktif jemput ke masyarakat," ucap Taufik.

Baca juga: 11 Juta Warga Belum Melakukan Perekaman e-KTP

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Hadi Prabowo mengatakan, saat ini masih ada 11 juta orang yang belum melakukan perekaman e-KTP. Menurut Hadi, 11 juta orang tersebut diharapkan segera melakukan perekaman e-KTP.

Sebab, masyarakat bisa terancam kehilangan hak pilihnya pada Pemilu 2019 mendatang jika tak memiliki e-KTP. "Saya harap dapat segera terselesaikan. Karena data ini yang digunakan untuk Pemilu 2019," kata Hadi.



(nwy/ega)