Jejak Said Iqbal dan Posisi Menteri Tenaga Kerja

 Jejak Said Iqbal dan Posisi Menteri Tenaga Kerja

Sudrajat - detikNews
Kamis, 03 Mei 2018 12:12 WIB
Hanif Dhakiri, Said Iqbal, Bomer Pasaribu, dan Jacob Nuwa Wea (Montase foto: Fuad Hasyim)
Jakarta -

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta mengisi jabatan Menteri Tenaga Kerja dari perwakilan buruh kepada Prabowo Subianto bila terpilih menjadi presiden pada 2019. Selain itu, dia mengajukan 10 kontrak politik kepada Prabowo, seperti pernah dilakukannya pada Pilpres 2014.

Menteri Tenaga Kerja periode 2005-2009, Erman Suparno, menilai tuntutan semacam itu sebagai hal yang wajar. Tapi soal komitmen terhadap perbaikan kehidupan kaum buruh, kata dia, juga bisa diperlihatkan dan diwujudkan oleh figur dari kalangan pengusaha, politikus, atau akademisi.

"Saya sewaktu diminta jadi menteri itu sebagai politisi, tapi saya puluhan tahun sebagai profesional di BUMN. Saya berani menyebut telah berbuat sesuatu untuk memperbaiki kesejahteraan kaum buruh," kata Erman saat berbincang dengan detikcom, Kamis (3/5/2018).

Ia antara lain mencontohkan prakarsa pembangunan perumahan di lingkungan kawasan industri bagi para pekerja. Kala itu, Erman mengaku menggandeng dua koleganya, yakni Menteri Perumahan Rakyat dan Menteri Pekerjaan Umum, mewujudkan idenya tersebut.

Dalam pemikirannya, kehadiran perumahan yang murah di lingkungan dekat kawasan industri bakal menghemat biaya pemondokan dan transportasi. Selain itu, menghemat waktu dan tenaga karena para pekerja tak perlu berlama-lama di jalan.

"Implikasi positifnya para pekerja datang ke tempat kerja tidak stres, tapi fresh karena punya cukup waktu istirahat," kata lelaki kelahiran Purworejo, 20 Maret 1950, itu. Erman juga menyertakan para seniman dan pengamen jalanan dalam asuransi Jamsostek. "Banyak contoh lain, Anda cari saja di 'Mbah Google' rekam jejak saya," ujarnya diiringi tawa.



SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia juga menilai positif ide Perumnas dan PT KAI yang bekerja sama membangun rumah susun atau apartemen murah bagi para pekerja di area yang dekat stasiun kereta api. Di sejumlah negara maju, seperti Jepang, konsep seperti itu telah berjalan sejak bertahun-tahun lalu. "Itu simbiosis mutualisme yang menarik dikembangkan di banyak tempat. Salah satu manfaatnya mengurangi kemacetan," ujar Erman, yang pernah beberapa tahun memimpin PP Taisei, yang bergerak di bidang konstruksi.

Presiden KSPI sebelum Said Iqbal, Thamrin Musi, pernah menilai Erman cukup berhasil memimpin Depnakertrans. Ia antara lain menyebut keberhasilan Erman membebaskan TKW di Malaysia yang akan dihukum pancung dan membersihkan rekening liar di lingkungan departemen senilai Rp 1,3 triliun yang diserahkan ke kas negara.

Dari catatan detikcom, dalam sejarah susunan kabinet Indonesia, posisi Menteri Perburuhan atau Tenaga Kerja memang lebih banyak diisi kalangan politikus dan pengusaha. Di era reformasi, baru dua figur pengurus organisasi buruh atau pekerja yang menjadi menteri, yakni Ketua Umum SPSI Bomer Pasaribu (1999-2000) dan Jacob Nuwa Wea (2001-2004). Tapi itu pun karena keduanya, selain memimpin organisasi buruh, menjadi pengurus teras partai politik.

Begitu pun Menteri Ketenagakerjaan saat ini, Hanif Dhakiri. Saat ditunjuk, dia adalah Sekjen PKB. Tapi sebelum terjun ke dunia politik, dia memang dikenal sebagai aktivis yang banyak membela kaum buruh dan petani. Hanif juga pernah menulis buku 'Menggagas Fiqh Perburuhan' pada 1999.

Sementara itu, SK Trimurti yang menjadi menteri pertama di bidang perburuhan atau ketenagakerjaan tidak khusus aktif di gerakan buruh. Dia lebih dikenal sebagai aktivis gerakan perempuan dan wartawan. Tak aneh bila keberpihakannya terhadap nasib pekerja perempuan sangat menonjol.

Trimurti paham betul bahwa buruh perempuan mengalami persoalan kesehatan reproduksi, tak punya cuti melahirkan, cuti hamil, tak ada ruang menyusui di pabrik-pabrik, sementara upah malah berbeda. Lebih dari itu, banyak buruh perempuan pabrik pun kerap mengalami pelecehan.

"Itu yang diperjuangkannya dulu, dan sekarang masih ada. Selain itu, dia menolak perkawinan dini," kata Uli Pangaribuan, aktivis PBHI Jakarta,
kepada pers beberapa waktu lalu.

Bagaimana dengan Said Iqbal? Dia aktif di organisasi buruh sejak 1992 hingga memimpin KSPI sejak 2012 hingga sekarang. Dia juga aktif menulis soal isu-isu perburuhan. Kumpulan tulisannya, 2007-2014, dibukukan menjadi buku berjudul 'Gagasan Besar Serikat Buruh'.

Pada 2009, lelaki kelahiran Jakarta, 5 Juli 1968, itu pernah menjadi calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera untuk daerah pemilihan Riau. Tapi dia tak meraih suara signifikan untuk melenggang ke Senayan.

(jat/jat)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Hide Ads