Pimpinan MPR: Kembalikan Pancasila sebagai Mata Pelajaran Wajib

Jakarta - Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menilai pentingnya pendidikan Pancasila di sekolah-sekolah. Pendidikan Pancasila di sekolah dinilai mampu membentuk karakter anak.

"Momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2018 ini hendaknya kita jadikan momentum akan pentingnya memasukkan kembali mata pelajaran Pancasila, sebagai mata pelajaran pokok dan wajib ke dalam semua jenjang kurikulum pendidikan nasional. Termasuk lembaga-lembaga pendidikan internasional yang beroperasi di Indonesia, agar generasi muda bangsa ini punya daya tahan ideologis yang kokoh," ujar Basarah, Selasa (2/5/2018).

Baca juga: Gaji Kecil, Guru Honorer Harus Cari Kerja Sampingan

Basarah mengatakan itu saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Pendidikan dan Penguatan Empat Pilar Kebangsaan Berbasis IT yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) bekerja sama dengan MPR RI. Seminar digelar di Aula Buya Hamka lantai 4, Kantor MUI Pusat, Jakarta (2/5/2018).

Menurut Basarah, saat ini ada lima jenis institusi pembentuk karakter generasi muda bangsa, yakni keluarga, sekolah, lingkungan sosial, televisi, dan media sosial/gadget. Khusus penggunaan gadget dan media sosial, tidak ada lembaga pengawasnya.

"Karena semua informasi dan pesan komunikasi pada media tersebut dapat diterima penggunanya tanpa ada filter dari institusi apapun secara efektif. Akhirnya tidak sedikit anak-anak bangsa kita yang dididik dan dibentuk karakternya oleh medsos yang semua sistemnya, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain yang dibuat dan dikendalikan oleh pihak asing," ungkapnya.

Baca juga: Finlandia Terapkan Konsep Pendidikan Mirip Ki Hajar Dewantara

Basarah melanjutkan bahwa penjajahan dalam bentuk baru saat ini dilakukan lewat cara merusak masa depan generasi mudanya, salah satunya melalui medium gadget. Lewat gadget inilah propaganda ideologi radikalisme dan liberalisme/kapitalisme masuk.

"Ditambah lagi, waktu yang dihabiskan bersama gadget justru lebih banyak dari waktu yang dihabiskan bersama keluarga dan sekolah sebagai institusi pembentuk utama karakter bangsa. Inilah tantangan kita hari ini yakni bagaimana kita menyelamatkan generasi bangsa dari serbuan nilai-nilai asing yang belum tentu cocok dengan kepribadian bangsa kita melalui kemajuan teknologi informasi tersebut," paparnya.

Sementara itu, Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin dalam sambutannya mengatakan Pancasila adalah titik temu atau 'kalimatunsawa' di antara golongan-golongan dalam bangsa Indonesia.

"Kalau ada yang mempersoalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara adalah sikap yang tidak benar. Kenapa kita menolak khilafah karena bukan berarti khilafah tidak cocok dengan Islam melainkan Islam tidak hanya khilafah. Negara-negara Islam bisa berbentuk kerajaan seperti di Arab Saudi, bisa bentuk keemiran, seperti Qatar, Kuwait, dan bisa juga berbentuk republik. Intinya, mengapa kita menolak khilafah karena kita sudah punya kesepakatan yakni Pancasila dan UUD 1945 yang mengatur negara kita berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia." jelasnya.

Baca juga: Hardiknas, Yuk Melihat Semangat Belajar Anak Suku Pedalaman di Riau

Acara seminar tersebut turut dihadiri oleh Ketua Bidang Pendidikan MUI KH Abdullah Jaidi, Ketua Komisi Pendidikan Kader MUI Prof Armai Arief, serta para kepala sekolah, guru-guru, dan undangan lainnya.

[Gambas:Video 20detik]

(ega/nwy)