.webp)
"Kami menyampaikan bahwa terkait dengan proses politik dan substansi proses kepemimpinan nasional apakah yang pro-tagar 'Ganti Presiden' ataukah yang pro pada tagar 'Mempertahankan Presiden', dua-duanya secara konstitusional sah dan ini merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi oleh konstitusi," kata Ketua KPAI Susanto saat konferensi pers di kantornya, Jl Teuku Umar, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (30/4/2018).
Baca juga: Susi Ferawati: Anak Saya Ketakutan di CFD |
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hanya KPAI menyampaikan bahwa isu perlindungan anak harus jadi arus utama tidak boleh anak dilibatkan, apalagi disalahkan, untuk kepentingan politik, baik jangka pendek maupun kepentingan praktis," lanjutnya.
Kemudian, Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati menyarankan para orang tua, jika ingin memberikan ajaran demokrasi kepada anak, gunakanlah cara yang bijak. Jangan sampai justru menyalahi undang-undang.
"Kita bisa ajarkan demokrasi ke anak tidak hanya dengan pelibatan anak pada kegiatan politik, masih banyak cara-cara yang elegan dan arif untuk mengajarkan demokrasi ke anak," tambahnya.
KPAI lalu menyampaikan 4 poin sikap terkait perlindungan anak dalam kegiatan politik. Berikut ini keempat poin yang disampaikan:
1. KPAI menghimbau semua pihak untuk menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan damai dalam pesta demokrasi ini, perlindungan anak demi kepentingan terbaik bagi anak dalam situasi apa pun, termasuk dalam pesta demokrasi menjadi prinsip KPAI.
2. KPAI menyayangkan adanya pelibatan anak dalam kegiatan masyarakat yang mengandung unsur kegiatan politik, yaitu #DiaSibukKerja, serta adanya intimidasi kepada seorang anak dan ibunya oleh sekelompok orang yang menyuarai aspirasi #GantiPresiden yang viral di media sosial pada Car Free Day hari Minggu kemarin. Anak-anak wajib dilindungi dari penyalahgunaan politik sesuai Pasal 15 Nomor 35 Tahun 2014 tentang UU Perlindungan Anak, KPAI meminta agar semua pihak untuk menghentikan pelibatan dan penyalahgunaan anak dalam kegiatan politik dan melakukan kekerasan terhadap anak dalam proses politik.
3. Kesepakatan dunia fungsi Car Free Day adalah untuk mengurangi emisi karbon kota, bukan untuk kegiatan politik, maka KPAI meminta semua pihak mengembalikan fungsi Car Free Day sebagaimana tercantum di Pergub Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
4. KPAI mengharapkan agar penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu melakukan tindak tegas kepada siapa saja yang melibatkan anak dalam penyelenggaraan kampanye.
Sebelumnya diberitakan, ada video viral yang memperlihatkan warga berkaus #2019GantiPresiden dan relawan Joko Widodo yang memakai kaus #DiaSibukKerja di CFD. Salah satu kelompok kemudian terlihat mengacungkan uang ke kelompok lain. Uang juga diacungkan ke seorang ibu yang membawa anaknya yang masih bocah hingga si bocah menangis karena dikerumuni. (bag/bag)
