KRPI Ingin Indonesia Punya Badan Riset Nasional

Jakarta - Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) berharap agar Indonesia memiliki badan riset nasional. Menurut Ketua Umum KRPI Rieke Diah Pitaloka, tidak adanya lembaga riset di Indonesia membuat ketenagakerjaan di Indonesia tertatih-tatih.

"Kami menginginkan Indonesia segera membuat dan memiliki badan riset nasional. Kalau kita tidak memiliki badan riset nasional yang mengkonsolidasikan seluruh riset yang ada, maka kita akan terus-terusan tetatih-tatih," kata Rieke di Restoran Bumbu Desa, Cikini, Minggu (29/4/2018).

Hasil riset tersebut, menurut Rieke, permasalahan tenaga kerja dari hulu sampai ke hilir dapat terperhatikan. Sebab, ia berpandangan, hasil riset tidak akan main-main.

Baca juga: Rieke: Isu TKA Harus Direspons Hati-hati

"Kemudian kalau hasil riset itu kan tidak main-main. Sehingga memang hulur-hilir Indonesia sebagai negara industri itu harus diperhatikan," tuturnya.

Ia juga mengungkapkan, pihaknya mendukung jika Indonesia bergerak menjadi negara industri. Tak sekedar itu, ia menuturkan, industri dan pekerja memiliki kesinambungan untuk menciptakan industri yang kuat.

"Kita ingin negara industri bukan hanya industri saja tapi kita tahu tidak mungkin ada industri yang kuat tanpa pekerja yang kuat, tidak mungkin ada pekerja yang kuat tanpa industri yang kuat," tuturnya.

Baca juga: TKA Masuk RI Dipermudah, Investasi Bisa Naik Berapa Banyak?

Senada dengan Rieke, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Saepul Tavip yang juga sebagai pengurus KRPI mengusulkan adanya lembaga independen setaraf Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berfungsi sebagai pengawas pengusaha 'nakal'.

"Kami mendesak pemerintah agar sistem pengawasan didirikan lembaga yang independen yang langsung di bawah presiden yang berfungsi seperti KPK atau KPU. Karena tak sedikit pengusaha yang nakal," ujarnya.


(yas/rvk)