2 Elite Golkar Jateng Diperiksa KPK terkait Eks Dirut PT Quadra

Aditya Mardiastuti - detikNews
Jumat, 27 Apr 2018 18:35 WIB
Juru bicara KPK, Febri Diansyah (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Dalam dua hari ini, penyidik KPK memeriksa dua elite DPD Partai Golkar Jawa Tengah, yakni Ketua Harian DPD Jateng M Iqbal Wibisono dan Bendahara DPD Jateng 2012 Bambang Eko Suratmoko. Pemeriksaan ini merupakan pengembangan dari fakta penyidikan tersangka eks Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo (ASS).

"Dalam penanganan perkara atau persidangan Irman dan Sugiharto, bahkan Setya Novanto, keduanya belum muncul, dan kami indikasi ada fakta-fakta baru terhadap penyidikan kasus ASS ketika masuk ke persidangan terkait dugaan aliran dana e-KTP ini. Itulah yang kita dalami," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (27/4/2018).



Dia menambahkan kedua politikus ini sudah pernah diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anang Sudiharjo. Kemudian dua hari ini, keduanya kembali dimintai klarifikasi sebagai saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi (IHP).

"Keduanya diperiksa untuk mengklarifikasi informasi baru yang ditemukan tentang dugaan aliran dana terkait proyek e-KTP. Fakta ini sempat mengemuka dalam proses penyidikan dengan tersangka ASS," jelasnya.

"Jadi, penyidik perlu mengkonfirmasi kembali fakta-fakta tersebut dan tambahan informasi lain yang tadi disampaikan saksi," sambung Febri.

Febri menambahkan ada keterangan signifikan yang disampaikan kedua saksi tersebut. Namun Febri tak mau menjelaskan secara detail materi penyidikan hari ini.

"Kalau detailnya tidak bisa disampaikan, tapi kami dapat satu fakta baru yang belum diungkap di sidang Irman-Sugiharto dan Setya Novanto terkait aliran dana ke pihak lain. Kroscek dan klarifikasi pembiayaan uang untuk kegiatan," urai Febri.



Saat ini ada tiga tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP yang masih diproses KPK, yaitu Markus Nari, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, dan Made Oka Masagung. Ada juga satu terdakwa yang tengah diproses di pengadilan Tipikor, yakni Anang Sugiana Sudihardjo.

Selain itu, ada empat orang yang sudah divonis bersalah melakukan tindak korupsi dalam proyek pengadaan e-KTP, yaitu eks pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto; Andi Agustinus alias Andi Narogong; serta Setya Novanto. Majelis hakim menyatakan korupsi e-KTP menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 2,3 triliun. (ams/rvk)