Soal Kasus Novel, KSP: Kalau Protes ke Polri, Jangan ke Jokowi

Jakarta - Penanganan kasus teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dilimpahkan ke Polres Jakarta Utara. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta publik untuk beri keleluasaan terhadap polisi untuk menuntaskan kasus ini.

Moeldoko menegaskan, Presiden Jokowi tetap memposisikan pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum. Termasuk dalam keputusan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus Novel terhadap kepolisian.

Baca juga: Jokowi Beri Batas Waktu ke Polisi Ungkap Teror Novel

"Sekali lagi dalam konteks hukum presiden itu mengurangi, jangan sampai banyak intervensi pemerintah. Beri keleluasaan kepada mereka untuk bekerja. Nanti kalau protes, ya proteslah kepada kepolisian, jangan protes pada Presiden dong," kata Moeldoko saat ditemui di kantornya, gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Moeldoko menyebut, jika Presiden melakukan intervensi, maka kasus tersebut akan menjadi bias. Karena itu, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut kepada Polri.

Baca juga: Kontrol Lagi di Singapura, Mata Novel Baswedan Membaik

"Kalau presiden intervensi, nanti menjadi bias. Makanya Presiden memberikan kesempatan seluruhnya kepada aparat penegak hukum untuk bekerja. Masalah nggak puas, ya tanyakan pada polisi kenapa tidak diselesaikan," katanya.

"Kalau semua diurusi Presiden, nanti presiden. Beri kesempatan presiden untuk memikirkan hal yang lebih strategis, lebih besar. Karena nanti aparatnya menjadi tidak bekerja dengan optimum," tambah mantan Panglima TNI ini.

Meski kasus ini diserahkan sepenuhnya terhadap Polri, Moeldoko membantah jika Jokowi tidak memprioritaskan untuk penyelesaian kasus tersebut.

"Bukan begitu (tidak memprioriotaskan-red), tapi Presiden berikan prioritas pada aparatur bekerja lebih optimum," katanya.


Tonton juga video "soal teror Novel, Moeldoko: protes ke polisi bukan presiden":

(jor/fdn)