Ombudsman: Perpres Tak Jamin Zero TKA di Indonesia

Jakarta - Komisioner Ombudsman Laode Ida mengatakan Perpres No 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) bisa menjadi kemajuan tapi juga bisa menjadi kemunduran bagi pemerintah. Sebab, menurutnya, perpres tersebut tidak memberi jaminan kepastian zero TKA.

"Tidak ada skenario yang pasti, sekali lagi tidak ada skenario yang pasti dari pemerintah, untuk memastikan bahwa suatu waktu zero TKA di Indonesia," kata Laode saat jumpa pers di gedung Ombudsman, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (26/4/2018).

Baca juga: Ombudsman: Banyak TKA Asal China Jadi Buruh Kasar

Menurut Laode, pemberlakuan perpres ini juga tak menjamin tidak ada TKA yang bakal kembali ke Indonesia untuk bekerja. Meskipun pengetahuan dan keahlian mereka sudah diserap oleh tenaga kerja Indonesia (TKI).

"Mungkin ini akan terjadi kemunduran telak atau kemajuan telak," ujarnya.

Baca juga: Soal Perpres TKA, Bamsoet: Hanya Menyederhanakan Birokrasi

Laode menekankan keberadaan TKA di Indonesia harus bersifat sementara. Dia menegaskan tenaga kerja Indonesia harus mendominasi tanah air sendiri.

"Tenaga kerja di Indonesia itu memang harusnya dominan TKI," tukas Laode.

Baca juga: Perpres 20/2018, Karpet Merah Investor atau Tenaga Kerja Asing?

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA dengan tujuan mempermudah proses administrasi TKA. Tujuan lainnya adalah menambah jumlah investasi yang masuk dan mengontrol jumlah TKA yang ada. Namun beberapa pihak memandang bahwa perpres tersebut mempermudah masuknya TKA.

Baca juga: Isu Serbuan TKA, SBY: Rakyat Harus Jadi Tuan Rumah

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, walaupun beberapa tahun ini iklim investasi di Indonesia menunjukkan perbaikan, itu masih kalah bila dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, misalnya Singapura, Malaysia, dan Thailand.

"Perpres 20 pada dasarnya dikeluarkan untuk kepentingan meningkatkan daya saing investasi dan penciptaan lapangan kerja. Tiga tahun terakhir daya saing kita meningkat. Ease of Doing Business (EODB) jadi lebih baik. Tapi masih kalah dengan beberapa negara ASEAN," katanya di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Jakarta, Kamis (26/4). (ams/ams)