Mendagri-DPR akan Bahas Aturan Eks Koruptor Tak Boleh Nyaleg

Jakarta - KPU menyiapkan dua aturan untuk melarang mantan narapidana kasus korupsi maju menjadi caleg. Mendagri Tjahjo Kumolo akan membicarakan hal itu kepada DPR.

"Kami akan mendiskusikan dengan DPR. Karena itu hak KPU untuk membuat PKPU mandiri. Tetapi dalam menyusun PKPU kan rujukannya pada UU. Itu aja sudah," ujar Tjahjo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/4/2018).

Saat ditanya soal sikap pemerintah, Tjahjo berharap pemilu dapat berkualitas. Asalkan, kata Tjahjo, tidak ada UU yang dilanggar.

"Kami ditanya apa sikap pemerintah, yang penting kan tujuannya untuk meningkatkan kualitas hasil pemilu. Tapi jangan sampai melanggar UU. Makanya kami akan rembukan dulu dengan DPR," kata Tjahjo.

Baca juga: Menkum HAM: KPU Tak Bisa Larang Eks Napi Jadi Caleg

Tjahjo menyebut Pasal 240 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak menyebutkan secara rinci. Seperti diketahui, pasal tersebut mengatur seorang mantan terpidana yang dipidana lima tahun penjara tetap bisa mendaftar sebagai caleg selama ia mengumumkan kepada publik terkait statusnya sebagai mantan terpidana.

"Itu kan secara detail nanti khusus bagi koruptor. Sekarang di dalam hukum pidana kan tidak ada bedanya koruptor, pembunuhan, KDRT. Nanti saya rembukan dulu dengan DPR," tuturnya.

Sebelumnya, KPU berencana mengatur pelarangan tersebut dalam Peraturan KPU (PKPU) atau aturan internal parpol soal rekrutmen caleg.

Baca juga: Menkum HAM: Siapa yang Mau Calonkan Koruptor Jadi Caleg?

KPU mengusulkan larangan ini masuk Peraturan KPU Pasal 8 tentang pencalonan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Aturan ini mengatur syarat bagi setiap orang yang akan maju menjadi caleg.

"Kami usulkan ya pasal awal, pasal 8, tapi dalam dialog yang berkembang, kami akan mewacanakan agar larangan itu mengikat kepada parpol," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Selasa (17/4). (dkp/rvk)