Ketua DPR Minta Kasus Sumur Minyak Ilegal Diusut Tuntas

Jakarta - Sebanyak 21 orang tewas dan 40 orang lainnya mengalami luka bakar berat akibat satu sumur minyak ilegal di wilayah Aceh Timur terbakar dan meledak. Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong agar kasus ini diusut tuntas.

"Saya mengucapkan belasungkawa dan keprihatinan yang mendalam terhadap korban yang meninggal, keluarga korban dan korban yang mengalami luka-luka," kata Bamsoet dalam keterangan resminya, Kamis (26/4/2018).

Bamsoet juga meminta Komisi VII DPR mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) untuk bertanggung jawab. Baik dalam memberikan bantuan maupun kerugian materi yang dialami para korban.

Baca juga: Sumur Minyak Meledak di Aceh, Apa yang Diketahui Sejauh Ini

"Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh bahwa seluruh sumber-sumber minyak dan gas di Aceh merupakan tanggung jawab BPMA," ujarnya.

Bamsoet juga meminta Komisi III dan Komisi VII DPR mendorong Polri, Kementerian ESDM, serta SKK Migas dan pihak terkait segera menyelesaikan kasus ini. Kasus sumur minyak meledak menurutnya bukan kali pertama terjadi di wilayah Aceh Timur.

Lokasi sumur minyak ilegal di Aceh Timur yang meledak Foto: Datuk Haris Molana/detikcom

"Kasus serupa terjadi pada tahun 2015 dan 2017 serta juga masih terdapat delapan sumur minyak ilegal di kawasan tersebut," jelasnya.

Ditambahkan Bamsoet, dirinya juga meminta Komisi VII DPR mendorong SKK Migas meningkatkan pengawasan dan penertiban. Upaya pencegahan aktivitas pengeboran minyak ilegal juga harus digalakkan.

Baca juga: Api Ledakan Sumur Minyak di Aceh Timur Padam Setelah 27 Jam

Menurut Bamsoet, sumur minyak ilegal juga di temukan di wilayah lainnya seperti Sumatera Selatan dan Jawa Timur. Menurutnya aktivitas warga melakukan pengeboran secara ilegal ini sangat membahayakan karena tidak memiliki standar keamanan yang sesuai.

Selain itu, Bamsoet juga meminta Komisi VII DPR mendorong PT Pertamina mengambil alih sumur-sumur minyak ilegal tersebut. Namun dia meminta PT Pertamina mau memberikan kesempatan kepada warga agar menjadi karyawan.

"Berikan kesempatan kepada warga sekitar untuk menjadi karyawannya, sehingga baik PT Pertamina maupun warga setempat dapat berkolaborasi dan sama-sama memperoleh manfaat," ujarnya. (hri/imk)