DetikNews
Rabu 25 April 2018, 18:22 WIB

Isu TKA, Pimpinan DPR Minta Jokowi Gelar Konsultasi Sebelum Mayday

Elza Astari Retaduari - detikNews
Isu TKA, Pimpinan DPR Minta Jokowi Gelar Konsultasi Sebelum Mayday Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (Dok. DPR)
Jakarta - Isu serbuan tenaga kerja asing (TKA) tengah mencuat menyusul perpres yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta Jokowi menggelar rapat konsultasi dengan jajaran di DPR.

Taufik menilai sebenarnya Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Perpres TKA) bertujuan baik. Sebab, itu dimaksudkan untuk mengatur secara administratif tenaga kerja ahli dari asing.

"Tapi laporan dari masyarakat, komunitas buruh, kondisi di lapangan berbeda dari kebijakan itu dilaksanakan. Ada beberapa TKA yang unskill, seperti pekerja bangunan," ujar Taufik dalam perbincangan dengan detikcom, Rabu (25/4/2018).

Bahkan, menurutnya, DPR juga pernah menemukan langsung ada TKA yang menjadi buruh di pabrik. Saat itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah-lah yang melakukan sidak.


"Pelaksanaan yang beda, antara tujuan yang administratif ini, jadi ada sampai buruh-buruh kasar yang dapat mengancam lapangan pekerjaan untuk warga Indonesia sendiri," kata dia.

Akibat ramainya isu ini, sudah muncul wacana soal Pansus Angket TKA di DPR. Sejumlah fraksi di DPR sudah mendorong agar Pansus TKA segara dibentuk, tapi ada juga yang merasa belum perlu.

"Saran saya, sebelum berkelanjutan sampai ke politik, karena hal ini sudah jadi pembahasan hangat di komisi terkait, di Komisi IX, beberapa fraksi juga sudah menyuarakan terbentuknya pansus, coba pemerintah dalam hal ini Kemenaker menjelaskan secara komprehensif ke publik," usul Taufik.

Waketum PAN ini meminta pemerintah benar-benar memberi penjelasan bahwa Perpres TKA yang dikeluarkan Jokowi bukan untuk mempermudah TKA, melainkan mengatur TKA yang memiliki keahlian. Sebab, menurut Taufik, DPR juga memiliki data seperti yang dikeluhkan kelompok pekerja buruh.

"Di DPR, ada data konkret juga, mereka jadi pengaduk semen juga ada. Jadi supaya masyarakat juga paham dan melakukan pengawasan. Supaya kalau ada menemukan TKA pekerja kasar bisa langsung proses, melapor ke pihak yang terkait," paparnya.

"Karena ada TKA yang dapat BPJS juga, nggak boleh itu. Jadi mereka sudah penyakitan semua. Miliaran uang rakyat untuk biayai mereka," lanjut Taufik.

Untuk itu, Presiden Jokowi diminta menggelar rapat bersama pimpinan DPR, fraksi, dan Komisi IX. Dengan demikian, Jokowi bisa menjelaskan secara lebih rinci dan tidak membuat isu semakin liar.

"Rapat lintas konsultasi dengan pimpinan DPR, komisi, fraksi untuk menjelaskan tujuan mulia. Karena ini tujuan mulia kan, TKA diatur secara administratif karena memang ada oknum-oknum yang memanfaatkan," jelasnya.


"Ada oknum yang mengirimkan TKA-TKA sakit. Mereka jadinya dikover masyarakat kita. Sampai sini hanya pengobatan saja. Ini daerah Sumsel banyak, di Kalimatan, Singkawang," sambung Taufik.

Soal pansus, Wakil Ketua DPR bidang Ekonomi dan Keuangan itu menyebut tak bisa menghentikannya manakala sudah mendapat dukungan sesuai ketentuan. Sebelum itu terjadi, Taufik menilai lebih baik Jokowi berinisiatif menjelaskannya kepada DPR.

"Kalau sudah jadi bola salju di Senayan, siapa pun tidak bisa menghambat atau mendorong. Jangan sampai ini hari buruh nasional menjadi isu yang menggeliat, malah repot. Sebelum Mayday, saran saya lakukan rapat konsultasi," ucap doktor ekonomi itu.

Seperti diketahui, Hari Buruh jatuh setiap 1 Mei. Biasanya para buruh akan menggelar demo dalam peringatan Mayday itu.

Sebelumnya diberitakan, Menaker Hanif Dhakiri menjelaskan soal jumlah TKA yang bekerja di Indonesia. Dia mengatakan jumlah tersebut tidak jauh lebih besar daripada jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.

"Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia, dari berbagai negara itu ada sekitar 85 ribu orang, sampai dengan akhir 2017," kata Hanif, Rabu (25/4).

"Faktanya, TKI kita yang menyerbu orang lain. Memang. Di Hong Kong saja 160 ribu, tenaga kerja China di Indonesia 24 ribu. Kalau 160 (ribu) sama 24 (ribu) itu, siapa menyerbu siapa?" imbuh politikus PKB itu.
(elz/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed