Komisi VIII Setuju Evaluasi Pencabutan Izin Travel Umrah Bermasalah

Jakarta - Pengacara Eggi Sudjana bersama jemaah korban dugaan penipuan travel umrah Abu Tours mendesak Komisi VIII DPR agar mengevaluasi pencabutan izin yang dilakukan Kementerian Agama. Komisi yang membidangi agama itu sepakat Kemenag perlu mengkaji keputusan itu.

Ketua Komisi VIII Ali Taher menjelaskan seharusnya Kemenag tidak mencabut izin travel umrah yang terseret kasus penipuan karena mengakibatkan jemaah tak bisa berangkat. Menurut dia, seharusnya yang dicabut adalah izin memberangkatkan calon jemaah baru, bukan pencabutan izin badan hukum travel tersebut.

"Sebaiknya, sebelum mencabut badan hukumnya, izin pendaftaran baru itulah yang harusnya dicabut. Sehingga hak-hak jemaah yang lama itu bisa terbawa. Ini dari aspek hukumnya," ujar Ali di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/4/2018).

Baca juga: Bersama Korban Abu Tours, Eggi Sudjana Mengadu ke Komisi VIII DPR

Ali juga menerima aspirasi dari Eggi beserta perwakilan jemaah korban Abu Tours agar pemerintah ikut bertanggung jawab memberangkatkan jemaah yang gagal berangkat. Menindaklanjuti pertemuan hari ini, Komisi VIII disebutkan sudah mengagendakan rapat dengan Dirjen Pengawas Haji dan Umrah (PHU) Kemenag pada Kamis (26/4).

"Aspek politisnya, DPR mendesak Kemenag segera mencari solusi supaya jemaah cepat berangkat," ucap Ali.

"Maka dalam waktu yang sangat dekat, besok kami akan mengundang Dirjen PHU untuk mendengarkan saran, usul, rekomendasi, dan semua solusi terhadap jemaah yang gagal berangkat ini," imbuh politikus PAN itu.

Eggi Sudjana siang ini mendatangi DPR bersama perwakilan korban jemaah travel Abu Tours. Dia menyebut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin layak dikenai pasal KUHP lantaran mencabut izin Abu Tours.

Baca juga: Ada Jemaah Abu Tours Tetap Berangkat Umrah, Ini Penjelasan Menag

Menurutnya, pencabutan izin terhadap biro travel tersebut berbuntut pada gagalnya korban jemaah berangkat ke Tanah Suci. Padahal, sebut Eggi, pemilik Abu Tours sebelumnya menyatakan sanggup untuk memberangkatkan jemaah.

Ia pun menyinggung soal kasus First Travel yang pernah ditanganinya dan mengalami hal serupa. Eggi menjelaskan, pencabutan izin bukanlah solusi terbaik bagi korban penipuan travel umrah.

"Kenapa ditersangkakan, padahal mereka sudah punya kemampuan untuk memberangkatkan. Seperti First Travel. Ini kan dibekukan, malah jadi nggak bisa tanggung jawab," ujar Eggi dalam rapat. (tsa/elz)