Soal Perpres TKA, Menaker: Pekerja Kasar Tetap Dilarang Masuk

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing diterbitkan untuk penyederhanaan izin kerja TKA. Namun ini tidak dimaksud supaya pekerja kasar bisa masuk ke Indonesia.

"Saya ingin katakan di Perpres ini, kemudahannya dari sisi prosedur dan birokrasi, bukan membebaskan. Yang dulunya pekerja kasar dilarang masuk sampai hari ini juga masih dilarang masuk," ujar Hanif saat jumpa pers di gedung Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018).

Baca juga: Fahri Hamzah dkk Siapkan Angket Perpres TKA, Ini Respons Moeldoko

Pemerintah tetap menindak jika ditemukan adanya pekerja kasar di Indonesia karena merupakan pelanggaran. Begitu juga jika ada TKA ilegal.

Menaker Hanif Dhakiri bicara soal tenaga kerja asing. (Andhika Prasetia/detikcom)

"Makanya kalau ada kasus, misalnya pekerja asing dia bekerja ilegal, itu pelanggaran. Pemerintah terus melakukan penindakan. Dan saya sudah membuktikannya juga. Dan itu harus dilihat sebagai kasus, jangan dipukul rata," kata Hanif.

Hanif kembali menegaskan maksud pemerintah menerbitkan Perpres TKA supaya tidak menghambat iklim investasi di Indonesia. Hanif menepis anggapan bahwa lapangan kerja untuk tenaga kerja dalam negeri makin sedikit.

Baca juga: JK: DPR Tak Perlu Buat Pansus Tenaga Kerja Asing

"Alhamdulillah 3 tahun di bawah Pak Jokowi, ini kan lapangan kerja yang tercipta itu sudah melampaui target dari janji kampanye Jokowi-JK pada saat pilpres yang lalu. Karena janji beliau-beliau ini kan 10 juta lapangan kerja selama 5 tahun, berarti setiap tahunnya adalah 2 juta," tutur Hanif.

"Nah, pertumbuhan lapangan kerja atau penyediaan lapangan kerja di Indonesia setiap tahunnya itu selalu lebih dari 2 juta," imbuhnya. (dkp/hri)