DetikNews
Selasa 24 April 2018, 13:26 WIB

Sidang Vonis Novanto

'Kesaktian' Novanto Diungkap Hakim, Bisa Loloskan Anggaran e-KTP

Faiq Hidayat, Haris Fadhil - detikNews
Kesaktian Novanto Diungkap Hakim, Bisa Loloskan Anggaran e-KTP Setya Novanto menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Selasa (24/4/2018) Foto: Ari Saputra
FOKUS BERITA: Novanto Dieksekusi
Jakarta - Majelis hakim menegaskan Setya Novanto melanggar aturan terkait pembahasan anggaran proyek pengadaan e-KTP. Novanto menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya di DPR sebagai ketua Fraksi Golkar.

"Tindakan terdakwa Setya Novanto selaku anggota DPR RI dan ketua fraksi yang melakukan pembicaraan-pembicaraan dan pembahasan terkait penganggaran e-KTP di DPR dan memperkenalkan Andi Agustinus alias Andi Narogong sebagai pengusaha dengan pihak-pihak tertentu di DPR dengan tujuan mengkoordinasikan dan mempermudah proses anggaran, lebih-lebih adanya kesepakatan untuk pemberian fee baik kepada terdakwa Setya novanto maupun kepada anggota DPR adalah bertentangan dengan ketentuan," kata hakim anggota Frangki Tambuwun membacakan analisa yurudis putusan Novanto di Pengadilan Tipikor, Jl Bungur Besar, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018).



Menurut majelis hakim, Novanto pernah diminta bantuan guna memuluskan pembahasan anggaran di DPR yang diajukan Kemendagri pada akhir 2009.

"Karena sebelumnya Irman (pejabat Kemendagri saat proyek e-KTP, red) merasa sulit menggolkan anggaran e-KTP, akan tetapi setelah meminta bantuan terdakwa Setya Novanto, maka tahun 2011 anggaran e-KTP Rp 2,6 triliun benar-benar dapat disetujui. Padahal tahun sebelumnya permintaan anggaran selalu sulit meskipun tidak sebesar itu," papar hakim.

Dalam putusan dipaparkan sejumlah pertemuan Novanto terkait proyek e-KTP. Beberapa di antaranya pertemuan Novanto dengan Andi Agustinus alias Andi Narogong, eks Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman, eks pejabat pembuat komitmen Sugiharto, dan eks Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni di Hotel Gran Melia, Jakarta. Tujuan pertemuan itu membahas proses anggaran proyek e-KTP.

Ada juga pertemuan Novanto dengan Andi Narogong dan Irman di ruang kerjanya di lantai 12 gedung DPR. Pertemuan membahas kepastian kesiapan anggaran untuk pekerjaan pengadaan e-KTP.



Kemudian, Novanto bertemu dengan para pengusaha Andi Narogong, Johannes Marliem, Iftikar Ahmad, dan Greg Alexander di lantai 12, gedung DPR. Pertemuan itu untuk meyakinkan pihak L-1 atau Johannes Marliem pengadaan e-KTP benar-benar ada dan anggaran sudah tersedia.

"Dapat disimpulkan tindakan terdakwa selaku anggota DPR dan Fraksi Golkar yang ikut terlibat dalam pengadaan e-KTP di Kemendagri baik mengkoordinasikan pada saat penganggaran kemudian melakukan pertemuan dan para pengusaha maupun beberapa kali pertemuan di gedung DPR yang merupakan ruang kerja terdakwa dan tindakan ini bertentangan dengan tugas dan wewenang anggota DPR. Menimbang, di sisi lain terdakwa Setya Novanto yang memiliki kedudukan tentunya mempunyai pengaruh lebih dari anggota DPR lainnya," papar hakim Frangki.


(fdn/dhn)
FOKUS BERITA: Novanto Dieksekusi
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed