"Kami tadi baru saja melakukan rapat dengar pendapat umum, kami menerima dua pendapat dari perwakilan ojol," kata Fary kepada driver ojol yang berdemo di depan gedung DPR, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (23/4/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terutama para pengendara ojek transportasi roda dua, perlu ada hukum yang jelas. Perlu ada regulasi yang jelas sehingga teman-teman semua yang sudah membantu pemerintah itu bisa dilindungi," ujarnya.
Ada tiga tuntutan pendemo yang akan disampaikan ke Kemenhub. Pertama, Komisi V akan menyampaikan dan mendorong pemerintah mengatur regulasi terhadap transportasi online roda dua.
"Kedua, kita juga ingin agar para aplikator bisa menjadi mitra yang baik bagi kita semua yang ada di sini," tuturnya.
Ketiga, Komisi V akan mendorong penetapan tarif yang memberi kesejahteraan kepada driver ojek online.
"Ketiga, berkaitan dengan penetapan tarif yang diatur aplikator masih tidak memberi kesejahteraan kepada para driver ojek online ini. Aspirasi teman-teman semua besok kami akan rapat dengan Kementerian Perhubungan," imbuhnya.
Fary menyebut Komisi V sudah melayangkan surat kepada Kementerian Perhubungan. Dia pun mendorong Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk hadir dalam rapat tersebut.
"Kami sudah layangkan surat. Sayangnya, besok Pak Menteri Perhubungan tidak bisa hadir. Kita paksa hari Rabu lusa sebelum reses. Kita akan rapat kerja dengan Pak Menteri Perhubungan untuk menyampaikan aspirasi teman-teman semua," paparnya.
"Tadi teman-teman juga sudah memberikan dokumen secara tertulis. Itu menjadi catatan penting bagi kami dan kami meminta pemerintah memberikan kebijakan yang afirmatif yang peduli," lanjutnya.
Setelah menerima massa ojek online, Fary bersama anggota Komisi V lainnya kembali ke gedung DPR. Massa ojek online mulai membubarkan diri. (nvl/fdn)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini