Mahfud MD Minta Perintah Tersangkakan Boediono Tak Dipolitisasi

Jakarta - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK menetapkan eks Gubernur BI Boediono sebagai tersangka kasus Bank Century. Eks Ketua MK Mahfud MD meminta perintah tersebut tidak dikaitkan dengan agenda politik.

"Nanti biar diolah lah oleh KPK itu ya. Dan mungkin sebaiknya tidak dikaitkan dengan situasi politik sekarang. Siapa pun bertindak atau apanya namanya dorongan melakukan tindakan hukum itu jangan dipolitisasi. Hukum harus ditegakkan apa pun situasi politik itu," ujar Mahfud di kantor DPP PSI, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Minggu (22/4/2018).

Baca juga: Tersangka Baru Century, KPK: Kalau Ada 2 Alat Bukti Pasti Lanjut

Mahfud tidak mempersoalkan terkait putusan praperadilan PN Jaksel soal Boediono. Namun untuk menetapkan seorang jadi tersangka, kata Mahfud, harus membutuhkan minimal dua alat bukti.

"Biar saja. Artinya pengadilan memerintahkan untuk dijadikan tersangka. Tapi kalau alat bukti, dua alat bukti minimal tidak ada ya tidak ada juga. Karena yang pengadilan kan pada khususnya memvonis berdasar bukti yang diajukan. Kalau alat bukti tidak ada, nanti sia-sia juga dijadikan tersangka," tuturnya.

Sebelumnya, KPK sudah menyelesaikan kajian terhadap kasus bailout Bank Century dari putusan Budi Mulya. Pekan depan, kelima pimpinan KPK akan berkumpul untuk menentukan tindak lanjut perkara tersebut.

Baca juga: KPK Atur Strategi Petakan 10 Nama di Kasus Century

"Ini yang kita tegaskan memang sudah selesai melakukan kajian. Dan kemarin setelah putusan praperadilan itu, kita tugaskan penyidik dan jaksa penuntut umum mendalami, memetakan siapa-siapa saja dan perannya apa. Juga kita yang pasti melihat amar putusan dari kasus yang sebelumnya," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (20/4).

Skandal bailout Bank Century ini mulai kembali menyeruak setelah KPK didesak PN Jaksel menersangkakan sejumlah nama berdasarkan putusan praperadilan yang diajukan Koordinator MAKI Boyamin Saiman. Putusan itu didasari vonis terpidana Budi Mulya pada 2014. Di dalamnya ada 10 nama yang disebut terlibat, termasuk Boediono. (dkp/fjp)