Yohana Yembise: Jokowi Setuju Perppu Pencegahan Pernikahan Anak

Bogor - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah berdialog dengan berbagai pihak terkait dengan rencana dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mencegah perkawinan anak. Yohana mengatakan, Jokowi setuju jika Perppu tersebut dikeluarkan.

"Organisasi masyarakat, LSM, NGO, yang hadir kemarin bersama Pak Presiden mendorong agar pemerintah membuat Perppu Pencegahan Pernikahan Anak, jadi itu sudah dibicarakan, dan Pak Presiden sudah setuju," kata Yohana saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/4/2018).

Baca juga: Perempuan, Pendidikan, dan Pernikahan (Dini)

Yohana mengatakan sejumlah ormas sudah membuat rancangan peraturan pencegahan pernikahan anak. Nantinya, rancangan itu akan didiskusikan ke publik dengan mengundang sejumlah ormas, organisasi perempuan, pakar anak, tokoh adat, tokoh agama, dan kementerian terkait.

"Untuk membicarakan tentang bagaimana kita melihat kajian-kajian yang telah dilakukan oleh ormas-ormas, ataupun kementerian terkait untuk meyakinkan kita akan muncul dengan referensi akademik, yang punya kajian ilmiah cukup kuat, nantinya bisa muncul dengan perppu pernikahan anak, sehingga bisa disodorkan oleh pemerintah kepada DPR," jelasnya.

Yohana Yembise. Foto: Lamhot Aritonang

Yohana mengatakan, pihaknya akan terus mendorong agar perppu tersebut bisa disahkan menjadi undang-undang oleh DPR. "Kami mendorong terus bisa mengesahkan perppu menjadi UU, yang nantinya kita akan melihat setiap UU Perlindungan Anak nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dan pasal 2," katanya.

"Pak Presiden mendukung kemarin, sudah menyatakan kepada ormas-ormas yang hadir di Istana Bogor," tambahnya.

Baca juga: Aktivis Perempuan Minta Jokowi Terbitkan Perppu Perkawinan Anak

Yohana juga menilai, perppu tersebut mendesak untuk dikeluarkan dan dijadikan UU. Dia menilai, banyak kasus kekerasan terhadap anak, terutama di daerah yang miskin.

"Ternyata ada anak-anak yang menikah di usia muda ini menunjukkan daerah-daerah itu semakin miskin, termasuk indeks pembangunan manusia cukup rendah. Salah satu contoh Sulbar paling tinggi angka perkawinan anak sehingga IPM (indeks pembangunan manusia) ini menurun jadi tidak tinggi, jadi anak pengaruhnya besar terhadap kemiskinan dan juga IPM," jelas Yohana. (rjo/tor)