Pemprov DKI Pastikan Pelayanan Tak Terganggu Selama Libur Lebaran

Indra Komara - detikNews
Jumat, 20 Apr 2018 21:16 WIB
Foto: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. (Indra-detikcom)
Foto: Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. (Indra-detikcom)
Jakarta - Pemerintah menambah libut Lebaran Hari Raya Idul Fitri jadi 11-20 Juni 2018. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

"Nah ini karena baru saja mendapat berita ini, kami akan berkoordinasi dan kami pastikan bahwa layanan publik tidak akan terganggu," kata Sandiaga di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (20/4/2018).

Sandiaga mengatakan pihaknya akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat soal libur lebaran itu.

"Soal perpanjangan libur lebaran ini selalu menjadi isu yang hangat, ada pro dan kontra tapi intinya kami tidak dalam posisi untuk berkomentar, kami akan mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah," ujar Sandi

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur sebelumnya mengatakan penambahan libur itu diterapkan atas pertimbangan kelancaran arus lalu lintas semasa mudik Lebaran 2018. Asman menegaskan penambahan libur ini tidak akan berpengaruh buruk terhadap kinerja pemerintah.

"Nggak (berpengaruh). Kita kan pertimbangan utama kelancaran arus mudik. Karena kalau dua hari itu numpuk bisa kayak tahun sebelumnya ini macet. Maka kita beri dua hari, Senin, Selasa, mulai dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sudah bisa diatur kepulangannya," kata Asman di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/4).

Dia juga mengatakan untuk pelayanan di kantor pemerintah terkait penambahan waktu libur itu bisa dilakukan secara online.

"Layanan bisa online. Nggak ada masalah sebenarnya. Kalau dari sisi itu kan cuma tiga hari tambahannya, hari Kamis kalau nggak salah masuk pagi," katanya.

Meski demikian, Asman menegaskan pelayanan publik, seperti rumah sakit, tetap berjalan tanpa libur. "Kalau yang publik tidak libur, kayak rumah sakit yang sifatnya pelayanan publik," katanya.

(idn/idh)