Tingkat Kepuasan Terhadap Lembaga Penegak Hukum Rendah

Jakarta - Tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum sangat rendah. Hal ini terjadi karena banyak masalah hukum terhenti dalam proses akibat kurang proaktifnya lembaga kejaksaan dan kepolisian di daerah.Demikian analisa Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Blora Center yang selama setahun terakhir membuka kotak pengaduan masyarakat sebagaimana yang terungkap dalam siaran persnya yang diterima detikcom, Kamis (7/7/2005)."Peran BPK dan BPKP di daerah dinilai masih belum mencerminkan perubahan. Hadirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki ekspektasi yang tinggi di mata masyarakat. Timtas Tipikor juga diharapkan menjadi salah satu gebrakan di bidang pemberantasan korupsi," demikian bunyi siaran pers tersebut.Menurut Direktur Lembaga Survei Blora Center Johan O Silalahi, berdasarkan data awal berupa masukan dan pengaduan dari masyarakat tersebut, maka Blora Center bekerja sama dengan Universitas Indonesia saat ini sedangan melakukan survei tentang tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.Survei tersebut akan menitik beratkan pada peran lembaga penagak hukum seperti Kejagung, MA, Kepolisian, lembaga peradilan, KPK, BPKP, BPK, Timtas Tipikor dan Bawasda dalam rangka memberikan pelayanan publik, penuntasan kasus-kasus KKN maupun penyelesaian kasus secara transparan.Selain itu, berdasarkan analisa Blora Center masih banyak sumberdaya manusia (SDM) yang belum memiliki visi perubahan sebagaimana yang diharapkan pemerintah. Bahkan masih ada juga yang memperjualbelikan hukum untuk kepentingan jangka pendek.Johan juga menyebutkan, dalam rangka melakukan penilaian terhadap kinerja menteri kabinet Indonesia Bersatu, Blora Center dan UI juga akan melakukan survei dan polling secara nasional terhadap kinerja para menteri kabinet SBY-JK ini. (san/)