Kamis 19 April 2018, 22:50 WIB
Bawaslu Gagas Gerakan Tolak Money Politics dan Ujaran Kebencian
Ketua Bawaslu RI Abhan memberi sambutan di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (19/4/2018). (Eva Safitri/detikcom)
Jakarta -
Badan Pengawas Pemilihan Umum RI menggelar pertemuan dengan berbagai unsur masyarakat. Bawaslu menggagas gerakan bersama tolak politik uang (money politics), politisasi SARA, dan ujaran kebencian.
Acara ini digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (19/4/2018). Ada 155 peserta gabungan dari lembaga perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemantau, dan lembaga survei yang hadir dalam acara yang dibuka Ketua Bawaslu RI Abhan itu.
"Bahwa UU mengamanatkan Bawaslu ditugasi melakukan pencegahan money politics. Jadi ini adalah amanat undang-undang," kata Abhan dalam sambutannya.
Abhan menjelaskan saat ini money politics sudah menjadi momok dalam demokrasi. Hal ini menjadi tantangan Bawaslu dan semua pihak untuk mengeliminasi persoalan money politics dalam pemilu dan pilkada.
"Kita sudah lihat berapa kepala daerah dan berapa anggota DPR yang tersangkut dalam persoalan korupsi, tidak lain ini karena persoalan money politics," imbuhnya.
Karena itu, Abhan menambahkan, forum ini tidak hanya untuk menguatkan stakeholder terkait. Tetapi juga memunculkan sinergi dengan seluruh komponen masyarakat.
"Tidak hanya penguatan stakeholder, tapi juga bagaimana forum ini bisa mengawal konsolidasi demokrasi di Indonesia, dengan sinergi antara penyelenggara pengawas dan seluruh komponen masyarakat pemilu di Indonesia," ujar Abhan.
(idh/jbr)
Acara ini digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Kamis (19/4/2018). Ada 155 peserta gabungan dari lembaga perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, organisasi pemantau, dan lembaga survei yang hadir dalam acara yang dibuka Ketua Bawaslu RI Abhan itu.
"Bahwa UU mengamanatkan Bawaslu ditugasi melakukan pencegahan money politics. Jadi ini adalah amanat undang-undang," kata Abhan dalam sambutannya.
"Kita sudah lihat berapa kepala daerah dan berapa anggota DPR yang tersangkut dalam persoalan korupsi, tidak lain ini karena persoalan money politics," imbuhnya.
Karena itu, Abhan menambahkan, forum ini tidak hanya untuk menguatkan stakeholder terkait. Tetapi juga memunculkan sinergi dengan seluruh komponen masyarakat.
"Tidak hanya penguatan stakeholder, tapi juga bagaimana forum ini bisa mengawal konsolidasi demokrasi di Indonesia, dengan sinergi antara penyelenggara pengawas dan seluruh komponen masyarakat pemilu di Indonesia," ujar Abhan.
(idh/jbr)
