Kamis 19 April 2018, 15:45 WIB
Dana di Luar Negeri Terkait Kasus Heli AW-101 Belum Dibongkar KPK
Heli AW-101 yang pengadaannya diusut KPK dan TNI AU (Foto: Pool/Widodo S. Jusuf)
Jakarta -
KPK masih belum mengungkap adanya transaksi mencurigakan di Singapura dan Inggris terkait kasus korupsi pengadaan helikopter AW-101. Menurut KPK, informasi soal itu masih belum dapat dibeberkan.
"KPK memang bekerja sama dan dibantu PPATK dalam penanganan banyak perkara, termasuk kasus ini," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat diminta konfirmasi, Kamis (19/4/2018).
"Namun, tentu saya tidak bisa bicara detail terkait data PPATK karena itu merupakan informasi intelijen dan belum dapat digunakan sebagai alat bukti. Sehingga ketika KPK menerima data PPATK hal tersebut perlu didalami lebih lanjut sesuai kebutuhan penanganan perkara," imbuhnya.
Rabu kemarin (18/4), Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Kiagus Ahmad Badaruddin mengungkap hasil analisis transaksi dalam kasus pengadaan helikopter AW-101. PPATK menemukan selisih antara dana yang dikeluarkan untuk pembayaran pengadaan helikopter dengan dana yang dibayarkan atau diterima perusahaan penyedia barang dengan nilai lebih dari Rp 150 miliar. Dana tersebut mengalir ke negara lain yaitu Singapura dan Inggris.
"Terdapat aliran dana oleh perusahaan penyedia barang ke luar negeri dengan nilai terbesar ke Singapura dan Inggris dengan total Rp 340 miliar yang diduga untuk pembayaran pembelian helikopter," ungkap Kiagus dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR.
Dalam kasus ini, ada 5 tersangka yang ditetapkan POM TNI. Mereka adalah Marsma TNI FA, yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa; Letkol WW, sebagai pejabat pemegang kas; serta Pelda S, yang diduga menyalurkan dana terkait pengadaan kepada pihak-pihak tertentu. Kemudian, ada juga Kolonel Kal FTS, berperan sebagai WLP; dan Marsda SB, sebagai asisten perencana Kepala Staf Angkatan Udara.
Sedangkan, KPK memproses seorang tersangka dari swasta yaitu Dirut PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh. Irfan diduga meneken kontrak dengan AgustaWestland, perusahaan joint venture Westland Helicopters di Inggris dengan Agusta di Italia, yang nilainya Rp 514 miliar.
Namun, dalam pengadaan helikopter dengan TNI AU, nilai kontraknya Rp 738 miliar, sehingga terdapat potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp 224 miliar.
(nif/dhn)
"KPK memang bekerja sama dan dibantu PPATK dalam penanganan banyak perkara, termasuk kasus ini," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat diminta konfirmasi, Kamis (19/4/2018).
"Namun, tentu saya tidak bisa bicara detail terkait data PPATK karena itu merupakan informasi intelijen dan belum dapat digunakan sebagai alat bukti. Sehingga ketika KPK menerima data PPATK hal tersebut perlu didalami lebih lanjut sesuai kebutuhan penanganan perkara," imbuhnya.
"Terdapat aliran dana oleh perusahaan penyedia barang ke luar negeri dengan nilai terbesar ke Singapura dan Inggris dengan total Rp 340 miliar yang diduga untuk pembayaran pembelian helikopter," ungkap Kiagus dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR.
Dalam kasus ini, ada 5 tersangka yang ditetapkan POM TNI. Mereka adalah Marsma TNI FA, yang bertugas sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa; Letkol WW, sebagai pejabat pemegang kas; serta Pelda S, yang diduga menyalurkan dana terkait pengadaan kepada pihak-pihak tertentu. Kemudian, ada juga Kolonel Kal FTS, berperan sebagai WLP; dan Marsda SB, sebagai asisten perencana Kepala Staf Angkatan Udara.
Sedangkan, KPK memproses seorang tersangka dari swasta yaitu Dirut PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh. Irfan diduga meneken kontrak dengan AgustaWestland, perusahaan joint venture Westland Helicopters di Inggris dengan Agusta di Italia, yang nilainya Rp 514 miliar.
Namun, dalam pengadaan helikopter dengan TNI AU, nilai kontraknya Rp 738 miliar, sehingga terdapat potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp 224 miliar.
(nif/dhn)
