.webp)
Susi mengatakan dirinya sudah sekitar 30 tahun bergelut sebagai pebisnis sebelum akhirnya masuk di pemerintahan. Saat itulah dia mengaku melihat banyak penyimpangan yang disamarkan lewat bahasa birokrasi.
"Selama 30 tahun saya di bisnis kemudian masuk di birokrasi banyak hal yang dalam sistem birokrasi menyebabkan banyak hal saya anggap itu penyimpangan. Tapi karena itu ada dibungkus dalam bahasa birokrasi jadi tidak kelihatan. Saya coba lebih transparan. Ini Susinisasi dilarangnya kata-kata bersayap, seperti pengembangan, optimalisasi, pemberdayaan. Kenapa? Saya pusing pas ngontrol anggaran. Misal mau berdayakan nelayan ya bilang saja mau beli jaring, beli kapal," kata Susi di kantor Kemendikbud, Jalan Sudirman, Jakarta, Kamis (19/4/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Susinisasi (Haris Fadhil/detikcom) |
Susi sempat menyinggung soal program Anies Baswedan saat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Saat itu, Susi menyatakan dirinya pusing terhadap seminar yang bakal diselenggarakan Kemendikbud.
"Pengembangan, penguatan, rencana peningkatan kualitas training, ada seminar. Saya bilang ke Pak Anies waktu itu masih Mendikbud, 'Saya baca lu punya seminar pusing saya, apalagi isinya,'" ujar Susi.
Baca juga: Cadar, Konde, dan Kepemimpinan Perempuan |
Susi juga menyatakan, lewat Susinisasi, ia berhasil menghemat anggaran hingga Rp 8,28 triliun. Ia pun mengaku pernah mengembalikan dana ke ADB karena dana tersebut ditujukan untuk capacity building yang, menurut Susi, tak jelas maksudnya.
"Saya balikin uang ke ADB, ada capacity building. Saya nggak ngerti. Ya saya bilang ganti untuk apa, beli kapal, misalnya," ucap Susi.
"Susinisasi ini yang kasih nama Pak Presiden sama Pak JK. Dari Susinisasi itu kita kembalikan pada negara Rp 8,28 triliun bukan karena tidak terpakai, tapi karena kita bisa self blocking anggaran. Sistem kita lebih transparan semua orang bisa buka," pungkasnya. (haf/hri)
