DetikNews
Rabu 18 April 2018, 18:44 WIB

Vonis Diperberat Jadi 11 Tahun Penjara, Bagaimana JC Andi Narogong?

Andi Saputra - detikNews
Vonis Diperberat Jadi 11 Tahun Penjara, Bagaimana JC Andi Narogong? Andi Narogong (ari/detikcom)
Jakarta - Andi Agustinus alias Andi Narogong diakui Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta berperan membantu KPK mengungkap kasus proyek e-KTP. Tapi tidak berarti hukumannya harus ringan. Atas dasar itu, PT Jakarta memperberat hukumannya dari 8 tahun menjadi 11 tahun penjara.

"Walaupun terdakwa pelaku utama dan sebagai justice collaborator (JC), tidak dapat dilepaskan perannya yang sangat dominan, baik penganggaran maupun dalam pelaksanaan proyek e-KTP hingga negara dirugikan triliunan rupiah, terlepas statusnya sebagai justice collaborator, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelaku utama," demikian dilansir website Mahkamah Agung (MA) yang dikutip detikcom, Rabu (18/4/2018).


Duduk sebagai ketua majelis Danier Dalle Pairunan. Adapun anggotanya I Nyoman Adi Juliasa, Achmad Yusak, Jening Tyastiyanto, dan Rusydi.

"Di samping itu, ancaman hukuman dalam Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 adalah 20 tahun atau seumur hidup, sehingga Pengadilan Tinggi berdasarkan rasa keadilan akan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini," ucap majelis.

Putusan yang dimaksud adalah hukuman dari 8 tahun menjadi 11 tahun penjara. Selain itu, Andi harus mengembalikan uang yang dikorupsi sebesar USD 2,5 juta dan Rp 1,1 miliar.

"Selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar uang pengganti, maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 3 tahun," papar majelis.


Sebagaimana diketahui, Andi divonis hukuman penjara selama 8 tahun di tingkat pertama. Vonis yang dibacakan pada 21 Desember 2017 itu sesuai dengan tuntutan jaksa KPK.

Andi dinilai hakim terlibat dalam proses penganggaran serta pengadaan barang dan jasa proyek e-KTP. Andi disebut membentuk Tim Fatmawati, yang mengatur pemenang lelang serta pengadaan barang dan jasa proyek itu.

Namun Andi mendapatkan status justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama dengan KPK. Andi merupakan terdakwa ketiga yang telah divonis dalam kasus tersebut. Sebelumnya, yang telah divonis adalah Irman dan Sugiharto. Keduanya merupakan mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
(asp/dha)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed