DetikNews
Selasa 17 April 2018, 16:29 WIB

LPSK-KPK Perbarui Kerja Sama Perlindungan Saksi Kasus Korupsi

Ibnu Hariyanto - detikNews
LPSK-KPK Perbarui Kerja Sama Perlindungan Saksi Kasus Korupsi KPK dan LPSK meneken MoU perlindungan saksi kasus korupsi, Selasa (17/4/2018) Foto: Ibnu Hariyanto-detikcom
Jakarta -

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan KPK memperbarui kerja sama dalam perlindungan saksi pelapor dan justice collaborator.

"LPSK melihat kerja sama antara LPSK dan KPK merupakan satu hal yang sangat penting terkait perlindungan saksi, pelapor justice colaborator. Ini hal yang penting keberhasilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai di kantor LPSK, Ciracas Jakarta Timur, Selasa (17/4/2018).

Hal ini disampaikan Abdul Haris usai penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara LPSK dan KPK. Turut hadir, Ketua KPK Agus Rahardjo dalam pertemuan tertutup bersama LPSK.

Abdul Haris mengatakan poin penting dalam MoU tersebut yakni mempertegas kerja sama khususnya dalam perlindungan saksi perkara korupsi. Direncanakan juga pemberian salah satunya pemberian perlindungan kepada ahli dalam kasus dugaan korupsi Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam yakni Basuki Wasis.

Basuki Wasis diminta KPK untuk menjadi ahli dalam persidangan Nur Alam. Namun, keterangan Basuki digugat secara perdata oleh Nur Alam.

"Waktu kemarin diajukan untuk memberikan keterangan di mana ahli ini (Basuki Wasis) diminta KPK untuk memberikan keterangan, namun saat ini ahli yang dimaksud mengalami tuntutan perdata atas keterangan yang disampaikan," urai Abdul.

Karena itu, salah satu tujuan peningkatan kerja sama LPSK dan KPK guna memberikan perlindungan hukum kepada saksi ahli tersebut.

"Kami juga menyepakati untuk ahli ini akan kita tangani bersama, advokasi bersama. Karena ini perannya penting dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Kita tidak ingin ada serangan balik kepada ahli itu karena bisa melemahkan," imbuhnya.



Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pemberian perlindungan kepada saksi, pelapor dan justice collabolator merupakan bagian komitmen KPK dan LPSK. Dia juga meminta pemerintah melalui kementerian terkait ikut serta membantu agar Basuki Wasis bisa menang di pengadilan.

"Yang bersangkutan (Basuki Wasis) menghadapi gugatan perdata dan harus diproses di pengadilan. Nah ini kami berkomitmen KPK dan LPSK dan juga saya yakin teman-teman pemerintah dalam hal ini KLHK agar membantu sekuat tenaga dan sebaik-baiknya agar yang bersangkutan bisa memang," kata dia.

"Nanti itu kan kita rinci lagi bentuk kerja samanya, intervensi kita bagaimana, dan pendampingan yang intensif mungkin untuk membantu Pak Basuki," sambung Agus.

Dalam MoU kerja sama LPSK dan KPK diatur kerja sama dalam perlindungan saksi, penerapan dan peningkatan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, pemetaan titik rawan gratifikasi dan penerapan program pengendalian gratifikasi.


(ibh/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed