DetikNews
Selasa 17 April 2018, 15:10 WIB

KPAI Temukan 5 Pelanggaran Hak Anak soal Sulitnya UNBK

Denita Br Matondang - detikNews
KPAI Temukan 5 Pelanggaran Hak Anak soal Sulitnya UNBK Komisioner KPAI KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti (Denita/detikcom)
Jakarta - Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan lima pelanggaran hak anak atas sulitnya Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). KPAI juga menilai terjadi malpraktik dalam dunia pendidikan karena soal yang diujikan tidak pernah diajarkan.

"Kami menemukan ada dugaan bahwa bahwa Kemdikbud RI telah melakukan pelanggaran hak anak, karena menguji anak-anak dengan soal-soal yang materinya dan jenis soalnya tidak pernah diajarkan, ini adalah malpraktik dalam pendidikan, tepatnya dalam evaluasi," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti di gedung KPAI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/4/2018).

"Kalau malpraktik di kedokteran bisa menimbulkan kematian, maka malpraktik di pendidikan bisa merugikan para siswa dan menghambat kualitas pendidikan," imbuhnya.


Keluhan soal UNBK matematika juga dialami para siswa pada tahun lalu. KPAI menerima 27 aduan dari siswa yang berasal dari Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Cikarang, Bekasi, Depok, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.

"Hal-hal yang dikeluhkan di antaranya adalah soal UNBK matematika yang sangat sulit, tidak cukup waktu mengerjakannya karena langkahnya yang banyak dan rumit, soal tidak sesuai dengan kisi-kisi, dan siswa menyatakan hanya meyakini jawaban benar sekitar 5-10 dari 40 soal yang diuji. Siswa juga mengaku tidak pernah membayangkan soal matematika UNBK sesulit itu, padahal selama ini mereka sudah belajar keras untuk berlatih, " ucap Retno.


Berikut ini uraian 5 pelanggaran hak anak yang ditemukan KPAI terkait soal UNBK tersebut:

(1) KPAI mendorong Kemdikbud RI untuk melakukan evaluasi terhadap penyajian soal ujian nasional jenjang SMA yang berlangsung pekan lalu secara transparan, karena ada dugaan mal praktik evaluasi yang menimbulkan ketidakadilan bagi anak-anak peserta UNBK SMA.

2) Ada dugaan malpraktik evaluasi karena sejumlah soal terindikasi sulit dipahami oleh siswa karena materinya belum pernah diajarkan di kelas. Siswa tidak memahami soal itu karena soal itu tidak mengukur kemampuan siswa terkait materi yang dipelajari. Artinya validitas soal bermasalah. Menguji siswa dengan materi yang tidak pernah dipelajari adalah ketidakadilan.

(3) Bisa jadi soal itu bermasalah karena tidak memiliki daya pembeda. Artinya soal itu tidak bisa membedakan antara siswa yang ada di kelompok atas dan bawah (kemampuan diskriminasi). Bisa juga karena teks soal itu bersifat ambigu atau multitafsir sehingga dipahami berbeda oleh siswa satu dan siswa lainnya (masalah realibilitas soal). Berbeda dengan tingkat kesukaran, level berpikir tiap soal ditentukan sejak tahap persiapan pembuatan soal.

(4) Dari referensi yang dipelajari oleh KPAI, soal tipe HOTS bukan berarti soalnya harus sulit. Soal tipe Hots pada UNBK adalah soal-soal yang dalam bahasa blue print ujian dikenal dengan kode L3 artinya soal tipe penalaran-. Ciri utama soal L3 adalah benar-benar mencoba menghindari soal yang bertipe sekedar ingatan, sebaliknya menuntut siswa untuk berpikir dan menerapkan konsep-konsep yang mereka pelajari pada situasi baru yang tidak familiar atau situasi yang sudah mereka kenal tetapi tidak ada algoritma tunggal yang tersedia untuk menjawabnya, mereka harus melakukan proses berpikir analisis, sintesis, menilai dan mengambil keputusan atas masalah yang disodorkan dalam soal. Hal ini berbeda dengan soal sulit (hard), soal yang dikatakan sulit bila dalam menjawabnya membutuhkan banyak langkah penyelesaian, banyak Variabel yang tidak diketahui dan biasanya menggunakan banyak operasi matematika untuk menyelesaikannya.

(5) Pembelajaran HOTS menuntut para guru yang mampu meyakinkan siswa bahwa materi yang dipelajari berguna untuk kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Penguasaan konsep/teori bukan hanya dihafalkan. Tapi dibawa untuk mampu diaplikasikan dalam hal-hal yang sederhana hingga rumit. Pembuat kebijakan harus bisa merumuskan pembela mampu dikembangkan para guru. Kalau Kemendikbud mau adil, yang perlu dibenahi para gurunya untuk melakukan proses pembelajaran hots bukan malah berkonsentrasi pada un saja untuk menguji HOTS para siswanya.
(ams/ams)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed