DetikNews
Selasa 17 April 2018, 14:51 WIB

Mengapa Pembangunan Pusat Pemkab Serang 8 Tahun Mangkrak?

Bahtiar Rifa'i - detikNews
Mengapa Pembangunan Pusat Pemkab Serang 8 Tahun Mangkrak?
Serang - Rencana pembangunan pusat pemerintahan Kabupaten Serang di Desa Cisait sudah 8 tahun mangkrak. Jangankan pembangunan gedung dan jalan, pembebasan lahannya saja sudah menuai masalah.

Berdasarkan penelusuran detikcom, Selasa (17/4/2018), pembebasan lahan di desa Cisaik ini dimulai pada 2011- 2013. Tahap pertama dibebaskan lahan sekitar 15 hektare. Dalam tempo itu, pembebasan lahan terhenti pasca Wawan ditangkap KPK.

Lima tahun setelahnya, pembebasan lahan kembali dilaksanakan dengan rencana 19 hektare. Namun, warga kaget karena tanah yang selama ini dikuasai oleh mereka telah berubah nama kepemilikan. Tiba-tiba muncul sertifikat dengan nama-nama baru yang menguasai lebih dari 3 bidang dari 83 bidang yang dibebaskan.

"Saya bingung, gimana ini tanah bisa sertifikat atas nama orang lain. Nama bidangnya ada, nggak ada nama kakek saya, nama saya (ahli waris) juga ngak ada," kata warga Kampung Cibetik, Sarikam.

Tanahnya beralih nama kepemilikan sertifikat. Padahal ia memiliki bukti SPPT tahun 2018, girik dan surat hak waris dari kakeknya bernama Liman. Tanah seluas 3.062 m2 tumpang tindih menjadi milik warga Kota Bandung.

Hal serupa juga diceritakan warga lainnya, Makidi. Sebagai ahli waris tanah 5 ribu meter persegi, ia kaget tiba-tiba ada nama orang lain di atas tanahnya..

"Orang berlum pernah menjual, belum pernah mendapatkan uang (pembebasan)," paparnya.

Tanah Makidi sekarang sudah berganti kepemilikan menjadi aset pemkab. Padahal, sampai sekarang ia belum mendapatkan ganti rugi.

"Sekarang sudah dibikin jalan, saya dipanggil lagi kemarin, kirain mau dibayar. Eh jadi tanah penyangga Puspemkab," katanya.


Hal serupa juga dialami Mad Yasin. Ia punya tanah seluas 3850 meter persegi dari kakeknya, Masrik. Ia rajin bayar SPPT. Tapi, tanah tersebut juga beralih nama menjadi milik orang lain. Nama ini rupanya juga menguasasi lahan dengan bukti sertifikat atas 8 bidang di tanah Puspemkab Serang tahap kedua.

Yasin mengatakan, 2016 lalu ia dipanggil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Serang.

"Kata orang BPN tahun 1993 dijual ke Lifi Sadikin. Padahal kakek saya meninggal tahun 1991. Kan lucu masa ada orang mati jual tanah," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Desa Cisait, Ajurum menjelaskan, pemilik misterius lahan di Puspemkab ini mulai terjadi pada 90-an. Ajurum tidak menampik adanya nama-nama baru di atas lahan itu.

"Mereka itu mungkin anak buahnya Pak Wawan. Katanya sudah diperiksa juga sama KPK," paparnya.

Ia juga mengatakan, pembebasan tanah di desa ini ini pernah terhenti begitu ada indikasi TPPU terkait nama Tubagus Chairi Wardana yang juga adik mantan Gubernur Banten Atut Chosiyah. Ia pun mengakui pembebasan tanah pada 2011-2013 ada warga yang belum dibayar.

Dikonfirmasi mengenai ini, Kepala BPN Kantor Serang Iyus Sudarso mengaku tidak paham soal lahan untuk Puspemkab. Ia baru diangkat menjadi kepala BPN pada Februari 2018. Tapi, BPN menurutnya mengeluarkan sertifikat berdasarkan data yang dikumpulkan oleh satgas di lapangan.

Soal tumpang tindih, BPN juga tidak ikut campur. Karena para pemilik bisa melakukan gugatan sengketa di pengadilan.

"Kami tidak akan cari pada posisi awal, tapi berkas akhir," ujar Iyus.
(bri/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed