"Gelar sarjana hukum Eggi perlu dipertanyakan karena tidak mampu memahami dan membaca KK2 Freeport Generasi V tahun 1991. KK2 tersebut ditanda tangani oleh Ginandjar Kartasasmita pada tahun 1991 dan Jokowi belum berkuasa. KK2 tersebutlah yang mengatur divestasi setiap tahun kurun waktu tertentu sebesar 10%," ujar Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah kepada wartawan, Minggu (15/4/2018).
Dalam ceramahnya, Eggi menyampaikan rakyat Indonesia tidak bisa merasakan kekayaan alam karena dibagikan kepada Amerika Serikat. Terkait pernyataan itu, Hanura meminta Eggi kembali membaca isi kontrak karya Freeport.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Eggi memberikan ceramah soal presiden membuat rakyat semakin miskin lantaran sumber daya alam di Indonesia sudah dikuasai oleh asing. Menurut Eggi, dengan kondisi seperti yang ia sebutkan itu, jangan sampai salah pilih seorang pemimpin.
"Nah kalau presiden buat kita miskin jangan pilih presiden yang nggak bener. Maka ada gerakan 2019 ganti presiden, kalau tidak membuat rakyat sejahtera," ujar Eggi saat memberi tausiah setelah mengikuti GIS berjemaah di Masjid Dzarratul Muthmainnah, Tangerang Selatan, tadi pagi. (dkp/fjp)











































