DetikNews
Minggu 15 April 2018, 15:15 WIB

Hakim Konstitusi Maria Farida Minta Pernikahan Anak Disetop

Andi Saputra - detikNews
Hakim Konstitusi Maria Farida Minta Pernikahan Anak Disetop Hakim konstitusi Maria Farida Indarti (ari/detikcom)
Bantaeng - Hakim konstitusi Maria Farida Indarti menilai sudah saatnya negara menyetop perkawinan anak. Mahkamah Konstitusi (MK) harus berani mengambil inisiatif karena DPR lambat melakukan legislativ review. Tapi pendapatnya kalah melawan 8 hakim konstitusi lainnya.

Menurut Maria Farida, atas nama konstitusi, MK juga berhak 'mengambil' kewenangan DPR tersebut.

Hakim Konstitusi Maria Farida Minta Pernikahan Anak Disetop

"Terkait persoalan usia perkawinan sudah waktunya diperlukan perubahan hukum segera yaitu melalui Putusan Mahkamah sebagai suatu bentuk hukum melalui sarana rekayasa sosial (law as a tool of social engineering) yang dalam perkara a quo akan memberikan dampak pada perubahan berupa penyesuaian dalam pelaksanaan UU Perkawinan yang juga akan berdampak pada upaya perubahan budaya dan tradisi pernikahan anak sebagaimana yang selama ini masih berlaku dalam masyarakat," kata Maria Farida.


Hal itu dituangkan dalam dissenting opinion putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang dikutip detikcom, Minggu (15/4/2018). Putusan itu diketok atas permohonan sejumlah kelompok masyarakat yang melihat mirisnya fakta banyaknya perkawinan dini di masyarakat.
Perkawinan membutuhkan kesiapan fisik, psikis, sosial, ekonomi, intelektual, budaya, dan spiritual.Prof Dr Maria Farida Indarti, Hakim Konstitusi

Menurut Maria Farida, perkawinan anak (di bawah 16 tahun) telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak. Selain itu, perkawinan anak akan membahayakan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan menempatkan anak dalam situasi rawan kekerasan dan diskriminasi.

"Perkawinan membutuhkan kesiapan fisik, psikis, sosial, ekonomi, intelektual, budaya, dan spiritual," cetus Maria Farida.

Menurut Maria Farida, cara membaca batas minimal usia pernikahan juga harus satu nafas dengan pasal sebelumnya. Yaitu syarat perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

"Perkawinan anak tidak dapat memenuhi syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6, yaitu adanya kemauan bebas dari calon mempelai oleh karena mereka belum dewasa," cetus guru besar Universitas Indonesia (UI) itu.


Sebagaimana diketahui, rencana pernikahan anak kembali terjadi di Bantaeng, Sulawesi Selatan (Sulsel). Calon pengantin pria masih berusia 15 tahun, sedangkan calon pengantin wanita berusia 14 tahun. Penghulu yang akan menikahkan mereka, Syarif Hidayat , sejatinya tidak setuju dengan pernikahan itu. Tapi, Pengadilan Agama (PA) Bantaeng memutuskan lain.

"Secara pribadi, saya menolak yang namanya pernikahan dini. Tapi ini juga berdasarkan aturan. Kita hanya bisa memberikan nasihat agar mereka baik-baik saja setelah menikah," ujar Syarif.

[Gambas:Video 20detik]


(asp/rvk)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed