Tim pengawal APBD itu adalah Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4). Dalam pertemuan itu, Jamintel Kejagung Jan S Maringka mengatakan, TP4 sudah mengawal hampir Rp 1.000 triliun anggaran pembangunan nasional. Diharapkan, TP4 juga bisa mengawal anggaran pembangunan daerah.
"Salah satu muara penyimpangan hukum adalah sistem perencanaan yang asal-asalan. Padahal, kata dia, dalam menyusun program pemangku kebijakan sudah harus memperkirakan risiko serta hambatan yang akan dihadapi. Program yang disusun harus mudah diaplikasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar Jan, dalam keterangannya, Minggu (15/4/2018).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi itu, Ketua Umum Asdeksi Tri Puguh Priyadi tertarik dengan TP4. Menurutnya, TP4 adalah paradigma baru pemberantasan korupsi yang mengedepankan unsur pencegahan. Ia mengaku, telah mendengar testimoni mengenai pengawalan dan pengamanan dari TP4 yang menjadi katalisator proyek strategis nasional. Agar dirinya dan jajaran Asdeksi dapat mengenal lebih lanjut mengenai TP4, Tri Puguh berencana untuk mengundang Jamintel dan Satgas TP4 untuk menghadiri Rakornas Asdeksi.
"Selain untuk lebih menajamkan pemahaman kami terhadap TP4, juga menyelaraskan sinergi antara Kejaksaan dan DPRD," kata Tri Puguh.
(rvk/asp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini