DetikNews
Jumat 13 April 2018, 11:29 WIB

Kebijakan Populis Jokowi Dikritik, PDIP: Pak SBY Malah BLT

Danu Damarjati - detikNews
Kebijakan Populis Jokowi Dikritik, PDIP: Pak SBY Malah BLT Eva Sundari. Foto: Ari Saputra/detikcom
Jakarta - Kebijakan ekonomi Presiden Jokowi jelang Pilpres 2019 dikritik karena berubah menjadi populis. Politikus PDIP memandang kebijakan populis diambil karena Jokowi tak ingin kaos.

"Di manapun, tahun politik kita nggak ingin chaos (kaos). Kestabilan itu menjadi concern," kata Sekretaris Badan Pelatihan dan Pendidikan DPP PDIP Eva Kusuma Sundari kepada detikcom, Jumat (13/4/2018).


Kebijakan populis berarti kebijakan yang menyenangkan banyak orang secara langsung. Namun kata Eva, ini juga dilakukan oleh Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono, jelang Pilpres 2009 lampau.

"Dan itu dilakukan oleh semua Presiden. Pak SBY malah BLT (Bantuan Langsung Tunai) lho," kata Eva mengingat kembali saat dirinya bertarung di Badan Anggaran DPR delapan tahun lalu.

Saat itu anggaran untuk BLT ditolak PDIP supaya tidak masuk dalam APBN. Namun karena kalah suara, akhirnya BLT masuk juga di APBN.

"Saya teriak-teriak waktu bertarung di Banggar. Itu kan diajukan oleh pemerintah, kita menolaknya sebelum persetujuan. Kalah tarung kita, karena Golkar tiba-tiba setuju. Akhirnya BLT dicairkan satu bulan sebelum Pilpres," kata dia.


Namun demikian, tak masalah kebijakan populis dieksekusi jelang Pilpres selama masih sesuai dengan Undang-Undang APBN. Lagipula, UU APBN juga sudah disetujui oleh DPR. Jokowi sebagai Presiden tak bisa memutuskan kebijakan secara semena-mena tanpa persetujuan DPR.

"Semua orang kan pengin menang, tapi kan tidak semata-mata memperalat (program pemerintah) dengan cara tidak sesuai hukum," kata Eva.

Partai Gerindra menilai itu adalah strategi Jokowi untuk memenangkan pertarungan melawan Prabowo. PKS mengkritik populisme Jokowi ini sebagai kampanye jelang Pilpres. PKS bahkan membandingkan populisme Jokowi yang menggunakan uang negara dengan gerakan #2019GantiPresiden yang mencetak kaus secara swadaya, tanpa uang negara.


PAN bisa memaklumi populisme Jokowi selama masih sesuai dengan UU APBN. PAN juga menyamakan kebijakan populis Jokowi dengan kebijakan Beras Miskin era Presiden SBY jelang Pilpres dulu.

Kebijakan populis Jokowi yang dieksekusi jelang 2019 antara lain rencana penurunan tarif jalan tol, penambahan jumlah penerima bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH), penambahan subsidi energi, penambahan tugas penyaluran BBM premium ke Pertamina, kewajiban persetujuan pemerintah terhadap kenaikan harga BBM nonsubsidi, hingga tak menaikkan harga solar dan premium sampai 2019.
(dnu/tor)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed