"Pak Jokowi kan menginginkan untuk dipilih lagi menjadi Presiden. Pasti arahnya ke sana," sorot senior PKS, Refrizal, kepada wartawan, Kamis (12/4/2018).
Kebijakan populis itu dilancarkan jelang Pilpres 2019, dan Jokowi adalah kandidat capres petahana. Refrizal membandingkan dengan orang-orang yang suka rela dengan biaya sendiri, tanpa membebani negara, menggelorakan #2019GantiPresiden, lewat pencetakan kaus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Foto: Beragam Aksesoris #2019GantiPresiden |
Meski begitu, kebijakan populis pada dasarnya sah-sah saja bila dilakukan tanpa melanggar hukum, tak dimaksudkan secara khusus untuk kampanye, dan juga tak membebani negara.
![]() |
"Kebijakan populis silakan saja asal sesuai dengan aturan Perundang-undangan, jangan merugikan BUMN kita," kata Refrizal.
BUMN yang dia maksud adalah Pertamina. Dia menyoroti kebijakan Jokowi untuk tak menaikkan harga solar dan premium hingga 2019. Ini berisiko membebani Pertamina karena harus menanggung biaya penekan harga supaya tak naik. Adapun di APBN, anggaran untuk ini dinilainya belum cukup.
"Nanti yang empot-empotan Pertamina," kata dia. (dnu/dkp)