Kebijakan Jokowi Kian Populis, PAN Singgung Program Raskin SBY

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeksekusi kebijakan populis menjelang Pilpres 2019. PAN menilai gaya Jokowi ini mirip dengan gaya presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang Pilpres 2009.

"Menjelang pilpres, kebijakan pemerintah punya orientasi populis memang. Bukan hanya pada periode Pak Jokowi, tapi pada periode sebelumnya juga bergaya populis," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi kepada detikcom, Kamis (12/4/2018).

Kebijakan Jokowi yang populis dieksekusi menjelang Pilpres 2019 antara lain rencana penurunan tarif jalan tol, penambahan jumlah penerima bantuan sosial dalam Program Keluarga Harapan (PKH), penambahan subsidi energi, penambahan tugas penyaluran BBM Premium ke Pertamina, kewajiban persetujuan pemerintah terhadap kenaikan harga BBM nonsubsidi, hingga tak menaikkan harga solar dan Premium sampai 2019.

Baca juga: Jelang 2019, Kebijakan Jokowi Kini Makin Populis

"Misalnya dulu ada Raskin (program Beras Miskin) masa Presiden SBY jelang Pilpres 2009. Sekitar 2007 atau 2008, yang biasanya Raskin sampai 12 bulan, tapi diperpanjang sampai 14 bulan dikasih," ingat Viva.

Dia memaklumi kebijakan semacam ini dikeluarkan menjelang pilpres. Dalam politik, kata Viva, ini jelas bertujuan untuk kemenangan petahana dalam pemilu.

"Jadi memang dalam setiap menjelang pemilu legislasi atau pemilu presiden, pemerintah selalu bergaya populis, tujuannya untuk menarik simpati rakyat," ujar anggota DPR ini.

Baca juga: PD: Jokowi Cuma Boleh Pakai Pesawat RI-1 Saat Kunker Saja

Meski demikian, hal itu tak berarti buruk menurut Viva. Segala penyelenggaraan negara yang berkaitan dengan duit rakyat, menurutnya, harus diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang APBN. Kebijakan menyenangkan rakyat yang dieksekusi Jokowi sekarang dinilai tak melanggar UU APBN 2018.

"Sikap PAN apabila itu merupakan pelaksanaan Undang-Undang APBN 2018, berarti wajar saja, karena menjelang pemilu. Toh yang diuntungkan juga rakyat," kata Viva.

Meski begitu, dia menilai kebijakan tersebut perlu memperhatikan keuangan negara dan pajak. Namun rakyat, disebut Viva, bisa menilai soal dinamika menjelang Pilpres 2019 yang digulirkan petahana.

"Apa pun kebijakan pemerintah, rakyat itu punya kecerdasan dan nurani, serta kesadaran politik, dia bisa melihat realitas," tuturnya. (dnu/elz)