Raker dengan Menkum HAM, F-PAN Ungkit Pasal Hak Imunitas DPR

Jakarta - Komisi III menggelar Rapat Kerja bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly. Pada pembahasan di dalam rapat, kembali dibahas mengenai pasal tentang hak imunitas anggota DPR.

Anggota Komisi III dari Fraksi PAN Muslim Ayub kembali mengungkit pasal ini menjadi persoalan. Padahal, dikatakan oleh Muslim, pasal tersebut sudah ada jauh sebelum ini.

Baca juga: Bamsoet Tak Takut Citra DPR Turun karena UU MD3 yang Kontroversial

"Persoalan revisi UU MD3 kini yang banyak jadi persoalan menyangkut hak imunitas, padahal di UU 20 ayat 3 sebelum saya lahir hak imunitas sudah ada tapi tak diperdebatkan dan jadi soal," kata Muslim di Ruang Rapat Komisi III, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Menjawab hal ini, Yasonna menuturkan bahwa permasalahan tersebut menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi (MK). Ia mengatakan pihaknya telah memberikan jawaban atas polemik pasal tersebut dan menyerahkan seluruhnya kepada MK.

Baca juga: Pengkritik DPR Bisa Dibui, Bamsoet: Kami Tetap Butuh Kritik

"Presiden nggak keluarkan dan nggak tanda tangan. Tapi benar ini kita sepakati. Ada mekanisme konstitusional. Biarlah MK (yang menanganu). Itu kan mekanisme konstitusional kita," tutur Yasonna.

"Kami sudah mengajukan jawabannya, kita serahkan kepada MK. Saya kira cukup," imbuhnya. (yas/dkp)