Jelang Pilkada, Media Massa Deklarasikan Pers Netral

Jakarta - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher), Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo, asosiasi media, dan wartawan, Bawaslu, serta masyarakat pemerhati media menggelar deklarasi netralitas dan independensi pers. Hal ini dalam rangka Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.

Dalam kesempatan itu, Aher menuturkan pers berperan penting dalam menyukseskan pesta demokrasi. Selain itu bertanggung jawab mengawal penyelenggaraan Pilkada serentak.

"Media harus jadi jembatan atas hak demokrasi masyarakat dan kepercayaan mereka terhadap penyelenggara Pilkada," tutur Aher dalam keterangan tertulis, Rabu (11/4/2018).

Baca juga: Ini Rencana Aher Setelah Pensiun dari Gubernur Jabar

Aher juga meminta media yang menyediakan rubrik khusus kegiatan kampanye Parpol atau Paslon berlaku adil dan berimbang. Untuk itu media dalam penyelenggaraan Pilkada ini berperan aktif dan bersikap profesional dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

"Kebebasan pers menjadi penting sebagai penyedia sumber informasi yang independen untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat," ujar Aher.

Aher berharap deklarasi yang diadakan di Aula Barat Gedung Sate Bandung pada Selasa (10/04/2018) tersebut dapat memperkuat komitmen media dalam mendukung Pilkada yang jujur, adil, demokratis, damai, dan bermartabat. Khususnya di wilayah Jabar dan Indonesia.

"Semoga sesuai dengan tagline Pilgub Jabar Semarak (semangat, mandiri, ramah dan aksesibel) dan Pilkada serentak Gembira (gerakan membangun demokrasi yang bermartabat dan adil)," ucap Aher.

Baca juga: Ini Komentar Lembaga Survey Soal Debat Seru Emil vs Puti

Sementara Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menyambut baik deklarasi tersebut karena akan semakin meningkatkan profesionalisme wartawan. Yosep mengungkapkan ada sejumlah daerah di Jabar yang saat penyelenggaraan Pilkada dimanfaatkan oleh oknum wartawan untuk mengeruk keuntungan.

"Lokasinya di beberapa kabupaten di Jabar. Salah satunya Cirebon, Kuningan, dan Bekasi," sebutnya.

Dewan pers selalu mengingatkan pemerintah daerah agar saat masa kampanye bersikap profesional.

"Kami selalu mengingatkan saat masa kampenye ini khususnya di bulan Ramadan nanti, Pemda agar tidak memberikan 'THR' kepada para wartawan. Jadi jangan memberikan tunjangan-tunjangan karena itu menyalahi aturan dan mencoreng nama baik wartawan, kami juga akan layangkan surat edaran. Yang diperlukan wartawan itu adalah kutipan-kutipan berita," ungkapnya.

Jabar akan menggelar Pilkada serentak di 16 Kabupaten/Kota dan 1 provinsi pada Juni. Oleh karena itu, deklarasi bersama oleh para wartawan berbagai platform ini bertekad akan menjaga independensi ruang redaksi, menjunjung tinggi kode etik jurnalistik, dan mewujudkan jurnalisme yang sehat bagi kepentingan masyarakat secara luas.

Para awak dan pimpinan media ini juga bertekad menciptakan suasana teduh jelang Pilkada/Pemili dengan mengantarkan masyarakat memilih pemimpin terbaik sesuai hati nuraninya. Meneguhkan kembali batasan yang membedakan secara tegas antara berita dengan iklan, menolak pemuatan pernyataan narasumber yang bermuatan kebencian, SARA, serta menolak segala bentuk hoax dan model kampanye negatif.

Di akhir deklarasi digelar acara seminar bertemakan tantangan media meliput Pemilu berkualitas yang diikuti para wartawan dengan sejumlah narasumber dari berbagai pakar media massa. (nwy/nwy)