.webp)
"Sebelum sampai terjadi (data Facebook dipakai untuk kepentingan politik), kita ingin pastikan seperti apa bocornya, siapa yang melakukan, untuk apa, kita perdalam dulu," kata Ketua Komisi I DPR Abdul Haris Almasyhari di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/4/2018).
Hari ini Facebook tak bisa hadir ke Komisi I karena pimpinan Facebook Asia Tenggara harus menghadiri panggilan Kongres Amerika Serikat (AS). Maka Facebook telah memberitahukan alasan ini sembari meminta penjadwalan ulang kehadirannya di Komisi I.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga dijadwalkan ulang pada 17 April. Karena akan dihadirkan juga pejabat Facebook se-Asia Tenggara," kata Abdul.
"Mudah-mudahan hadir. Kalau nggak hadir berarti itikadnya tidak baik," kata dia.
Meski begitu, Abdul tak berandai-andai bahwa sejuta data pribadi yang bocor itu digunakan untuk kepentingan politik. Sebenarnya sepanjang penggunaan Facebook dilakukan sesuai kaidah, tak akan masalah.
Baik PKS, partai asal Abdul, atau pihak lain juga bisa diuntungkan dengan Facebook bila cara kerjanya tak menyalahi perlindungan data pribadi. Kepentingan politik hingga bisnis bisa saja memanfaatkan Facebook tanpa harus melanggar hukum.
"Saya kira tidak hanya PKS. Facebook bisa berguna untuk siapapun sepanjang tujuannya positif. kalau negatif, saya kira nggak baik," kata dia.
Sanksi perlu dijatuhkan dari pemerintah ke Facebook bila perusahaan besutan Mark Zuckerberg terbukti melanggar hukum. Bila Facebook ditutup, menurut Abdul tak jadi soal karena pasti bakal muncul aplikasi serupa.
"Kalau bagi kami sih sekalipun Facebook ditutup permanen, itu akan muncul Facebook ala Indonesia. Saya kira itu akan menuju keseimbangan pasar. Ada demand ada supply. Ketika ada demand banyak, pasti akan ada yang men-supply," ujarnya.
(dnu/hri)
