KPK Tak Pernah Rekomendasikan Hapus Pilkada Langsung

Jakarta - Lembaga KPK dibawa-bawa dalam riuh wacana mengembalikan Pilkada ke DPRD. KPK memastikan tak pernah merekomendasikan untuk menghapus Pilkada Langsung.

Pihak yang membawa-bawa KPK itu adalah Ketu DPR Bambang Soesatyo. 'DPR 1' mengutip pernyataan deputi pencegahan KPK Pahala Nainggolan.

"Ini kan kita membaca realitas dan saya sebagai ketua DPR banyak menerima masukan laporan, termasuk ketika saya berkunjung ke daerah-daerah, termasuk juga ketika saya beberapa kali acara KPK. Pak Nainggolan menyampaikan, 'Mas, kalau kembali ke DPRD lebih baik, kita awasi lebih mudah'," sebut Bamsoet.

KPK menepis hal tersebut. Jubir KPK Febri Diansyah menegaskan tidak pernah mengusulkan Pilkada kembali ke DPRD. KPK meluruskan pernyataan Ketua DPR Bambang Soesatyo soal adanya usulan pilkada lewat DPRD.

Baca juga: Bamsoet Sebut Pilkada Langsung Bisa Sebabkan Suami-Istri Cerai

"Sudah diklarifikasi ke pencegahan, tidak benar ada usulan KPK agar kepala daerah dipilih oleh DPRD," ujar Febri.

Febri mengatakan, KPK menegaskan pilkada secara langsung merupakan bentuk proses demokrasi. Opsi pilkada kembali ke DPR disebut Febri tidak tepat jika dikaitkan dengan banyaknya kasus korupsi kepala daerah hasil pemilihan langsung.

"Jika biaya kontestasi politik yang tinggi yang jadi masalah, maka tentu hal itu yang harus diselesaikan, bukan justru kembali ke masa lalu yang juga belum tentu lebih baik dan dapat mengurangi korupsi," sambung dia.

Baca juga: Dilema Pendanaan Pilkada

Sementara itu Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan KPK baru berencana mengkaji sistem pilkada langsung dengan menggandeng LIPI. Wacana kajian ini juga disampaikan ke sejumlah parpol.

"Baru wacana KPK akan mengkaji karena kan banyak daerah keluhan biaya politik mahal. Baru mulai ada semacam wacana yang kita lempar, masih jauh. Opsinya belum, DPRD atau nggak, itu belum," kata Pahala terpisah. (HSF/fjp)