Pilkada Dihapus, Setuju atau Tidak?

Jakarta - Isu mengenai pemilihan kepala daerah kembali lewat DPRD mulai lagi ramai dibahas. Sejumlah pihak ada yang pro dan kontra atas wacana tersebut. Lantas layakkah pilkada via DPRD dilakukan lagi di Indonesia?

Pakar komunikasi politik dari Universitas Airlangga (Unair), Henri Subiakto, mengatakan sistem pilkada langsung oleh rakyat sudah teruji di Indonesia. Terlebih pilkada langsung sudah menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas.

Baca juga: Bamsoet Duga Pemodal Jakarta 'Susupi' Pilkada Langsung

"Intinya bahwa demokrasi itu adalah sebuah penghargaan kepada masyarakat individu. Mengapa harus ditarik kembali ke DPRD kalau sudah berlangsung dan ini sudah hasilkan kepala daerah yang bagus," ujar Henri kepada detikcom, Selasa (10/4/2018).

Guru besar ilmu komunikasi politik Unair ini menyebut sejumlah pemimpin daerah hasil pemilihan langsung. Dia mengatakan belum tentu pilkada via DPRD bisa menghasilkan pemimpin sehebat Tri Rismaharini, Joko Widodo, Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, dan lain-lain.

Baca juga: Bamsoet: Usulan Pilkada Kembali Lewat DPRD dari KPK

"Kalaupun ada kekurangan dalam sistem pilkada langsung, ya itu haruslah diperbaiki, bukan artinya dihilangkan. Misalnya dana besar, ya kan bisa dikurangi," ucapnya.

Henri juga menambahkan tingkat suatu kemajuan masyarakat adalah dari keterlibatan warga dalam politik negaranya.

Baca juga: PAN Setuju Pilkada Dikembalikan ke DPRD

"Karena jika masyarakat semakin tidak dilibatkan dalam politik, itu membuat kemunduran. Masyarakat nantinya bisa disetir oleh kaum-kaum elite," ujarnya.

Henri juga memberi opsi jika memang karena ada masalah konflik, sebaiknya hal itu dikaji dalam satu daerah saja. Menurutnya, jangan sampai masalah konflik di satu daerah digeneralisasi ke seluruh wilayah Indonesia.

"Kalaupun ada pengecualian, jangan sampai menghilangkan sistem langsung di seluruh Indonesia," ujarnya. (rvk/jor)