Geger PKB Vs Hanura soal JOIN

Herianto Batubara - detikNews
Selasa, 10 Apr 2018 20:48 WIB
Cak Imin mendirikan posko JOIN, Jokowi-Cak Imin. (Agung Pambudhy/detikFoto)
Jakarta - Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan partainya, PKB, mengusung JOIN alias Jokowi-Cak Imin untuk Pilpres 2019. Hanura menyindir tajam manuver Cak Imin ini. Kader kedua partai ini pun 'panas' perang komentar.

Siang tadi, Cak Imin menyatakan sikap resmi partainya pada Pilpres 2019. Cak Imin menegaskan partainya mengusung duet Jokowi-Cak Imin alias JOIN. Keseriusannya ditandai dengan peresmian posko JOIN di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

Cak Imin mengatakan akan mensosialisasikan JOIN ke seluruh pelosok negeri, sekaligus menjadikannya sebagai tema perjuangan. Dia optimistis bisa memenangi Pilpres 2019 bersama Jokowi.

Manuver Cak Imin ini pun langsung direspons partai-partai lainnya. Golkar menyatakan Jokowi sebaiknya tak dipaksa-paksa menentukan cawapres. Deklarasi JOIN ini mereka pandang tak lebih dari sekadar aspirasi PKB.

Cak Imin meresmikan posko pemenangan 'JOIN', singkatan dari Jokowi-Cak IminCak Imin meresmikan posko pemenangan JOIN, singkatan dari Jokowi-Cak Imin. (Agung P/detikcom)

"Kami percaya Pak Jokowi akan memilih cawapresnya dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan apa yang dibutuhkan bangsa ini," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily, Selasa (10/4).


Dia menambahkan Golkar berbeda dengan PKB. Golkar tidak akan mematok syarat apa pun dalam mendukung Jokowi pada Pilpres 2019.

Ketua DPP Partai Demokrat Dede Yusuf juga ikut berkomentar. Baginya, setiap orang memiliki hak mendeklarasikan diri sebagai peserta Pilpres 2019. Meski begitu, segala keputusan pada akhirnya akan dikembalikan kepada pemilih pada Pilpres 2019, apakah akan 'membeli' Cak Imin sebagai pemimpin Indonesia atau tidak.

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate berkomentar senada dengan Golkar. Dia mengapresiasi Cak Imin, namun menyebut Jokowi-lah yang berhak menentukan siapa cawapres yang akan mendampingi pada Pilpres 2019.

Berbeda dengan partai-partai di atas, PPP mempertanyakan manuver Cak Imin. Mereka ingin tahu apakah dukungan itu bersyarat atau tidak.


"Artinya, apakah kalau nantinya Pak Jokowi dan parpol koalisi sepakat cawapresnya bukan Cak Imin, dukungan itu akan tetap atau berubah?" ujar Sekjen PPP Arsul Sani. Dia menuntut jawaban secara terbuka dari Cak Imin soal maksud deklarasi JOIN.

Jika partai-partai lain komentarnya lebih adem, pihak Hanura tampil reaktif. Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah bahkan meminta Cak Imin 'ngaca'.

"Cak Imin coba berkaca dulu apakah sudah pantas diduetkan dengan Jokowi," kata Inas Nasrullah kepada wartawan, Selasa (10/4/2018).

Inas menilai deklarasi Cak Imin itu menunjukkan ambisi yang berlebihan. Dia menuding Cak Imin sengaja menggunakan kesempatan itu untuk mendongkrak popularitas demi kontestasi Pilpres 2024.

Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah Ketua DPP Hanura Inas Nasrullah (Foto: dok. Inas Nasrullah)

"Banyak yang ngiler keblinger ingin diduetkan dengan Jokowi. Yang menjadi persoalan adalah sudah pantas belum?" ujar anggota DPR yang duduk di Komisi VI itu kembali menyindir.

Mendengar komentar Inas, PKB pun tersinggung dan merasa dilecehkan. Dia menyebut JOIN adalah gerakan para sukarelawan yang sebagian besar sudah memahami perjuangan Cak Imin sejak muda.

"Itu sama saja melecehkan amanat para kiai dan kader seantero Indonesia," ungkap Wasekjen PKB Daniel Johan kepada detikcom, Selasa (10/4/2018).

Daniel menegaskan PKB tersinggung atas pernyataan pihak Hanura. Dia meminta sesama partai koalisi tidak saling 'menyikut'.

Wasekjen PKB Daniel JohanWasekjen PKB Daniel Johan (Rengga Sancaya/detikFoto)

"Membuat kader tersinggung dan kontraproduktif bagi kesolidan koalisi. Jangan menyusahkan Pak Jokowi dengan komen-komen yang tidak perlu dan membuat sesama koalisi jadi kikuk," tegasnya.

Wasekjen PPP Achmad Baidowi kemudian ikut menimpali. Awiek, sapaan akrabnya, meminta PKB tak menyandera Jokowi dengan syarat Cak Imin cawapres jika ingin mengusung.

Awiek menyatakan sejauh ini belum ada pembicaraan nama cawapres di antara koalisi Jokowi. Siapa cawapres Jokowi, menurutnya, baru ditentukan setelah Pilkada Serentak 2018.


"Mau mendirikan posko apa pun, kalau nanti Jokowi sudah menentukan calon dan ternyata yang punya posko tidak digandeng, apakah masih mau mendukung Jokowi?" tanya Awiek.

Dimintai konfirmasi, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan hal sama. Menurutnya, hingga saat ini belum ada keputusan siapa cawapres Jokowi untuk Pilpres 2019.

Hasto sendiri mengatakan yang berwewenang memilih cawapres untuk Jokowi pada Pilpres 2019 adalah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. (hri/van)