Aturan Baru, Rakyat yang Mau ke DPR Wajib Pakai Kartu Akses

Jakarta - Peraturan DPR RI tentang Pengamanan Terpadu di Kawasan MPR, DPR dan DPD serta Rumah Jabatan Anggota Dewan dan Wisma Griya Sabha resmi disahkan. Salah satu aturan yang baru ialah, warga atau tamu yang ingin ke DPR wajib pakai kartu akses.

Peraturan itu disahkan melalui rapat paripurna DPR, Selasa (10/4/2018). Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto menyampaikan laporan soal peraturan itu.

Baca juga: Sahkan Aturan Pengamanan, Fadli Zon: Kompleks Parlemen Kayak Pasar

Dalam laporannya, Totok menjelaskan beberapa hal terkait pengamanan terpadu itu. Kompleks parlemen kini punya zonasi-zonasi.

Nantinya, bagi masyarakat yang hendak ke kompleks parlemen, termasuk mau masuk gedung, harus memakai kartu akses. Kartu itu pun terbagi sesuai dengan zonasi.

Berikut poin umum soal peraturan pengamanan terpadu itu:

1. Objek pengamanan meliputi:
A. Kawasan MPR, DPR, dan DPD.
B. Anggota dan pegawai MPR, DPR, DPD serta pegawai lainnya, pekerja sementara serta pengunjung yang berkativitas di kawasan MPR, DPR, dan DPD.
C. Kegiatan rutin kedewanan dan kenegaraan di kawasan MPR, DPR, dan DPD.
D. Data dan informasi di kawasan MPR, DPR, dan DPD serta Wisma Griya Sabha yang dikategorikan dokumen rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
E. Rumah jabatan pimpinan MPR.
F. Rumah jabatan pimpinan DPR.
G. Rumah jabatan pimpinan DPD.
H. Rumah jabatan anggota DPR di Kalibata.
I. Rumah jabatan anggota DPR di Ulujami.
J. Wisma Griya Sabha.

2. Struktur organisasi satuan pengamanan terpadu yang terdiri dari:
A. 1 direktur dan 1 wakil direktur selaku unsur pimpinan.
B. 2 orang kepala bagian selaku unsur pembantu pimpinan.
C. 3 orang kepala satuan selaku unsur pelaksana tugas.

3. Pola pengamanan terpadu berdadarkan prioritas pengamanan yang dibagi dalam zonasi, yaitu:
A. Zona merah 1.
B. Zona merah 2.
C. Zona kuning 1.
D. Zona kuning 2.
E. Zona hijau.

Dalam setiap zona, dilakukan pola pengamanan yang berbeda sesuai denga. prioritas pengamanan.

Baca juga: Akhirnya! Pembangunan Apartemen DPR Dibatalkan

4. Sarana dan prasarana minimum yang harus dipenuhi untuk mewujudkan pengamanan terpadu kawasan MPR, DPR, dan DPD serta rumah jabatan dan anggarannya dibebankan kepada Setjen MPR, Setjen DPR dan Setjen DPD secara proporsional.

5. Penggunaan kartu akses untuk memasuki kawasan MPR,DPR, dan DPD sesuai dengan zonasi pengamanan.

6. Sumber daya manusia di satuan pengamanan terpadu: PNS, non-PNS dan Polri.

7. Pengawasan dan evaluasi pengamanan terpadu dilakukan secara berkala oleh Setjen DPR bekerja sama Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dilakukan melalui audit keamanan dan hasilnya dilaporkan kepada pimpinan MPR, DPR, dan DPD. (gbr/rvk)