Setuju Pilkada Langsung Dihapuskan, PKS: Agar Hemat Anggaran

Jakarta - Pemerintah bersama DPR sepakat untuk mengkaji ulang sistem pilkada langsung. PKS setuju pilkada kembali dilakukan melalui DPRD untuk menghemat anggaran negara.

"Jadi kita memilih di antara mana yang lebih kecil mudaratnya dalam konteks saat ini dengan kelemahan anggaran pemerintah," kata Ketua DPP PKS Al Muzzamil Yusuf di Gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).

Selain itu, sistem pilkada tak langsung disebutkan Muzzamil lebih mudah untuk diawasi. Praktik politik uang di antara anggota DPRD bisa dipantau lebih maksimal.

Baca juga: Bamsoet: Usulan Pilkada Kembali Lewat DPRD dari KPK

"Mengawasi sekian juta pemilih siapa yang mau tangkap money politic? Satu juta orang dikasih uang, gula, macam-macam. Tapi kalau DPRD, anda hanya mantau 100 orang," jelas anggota DPR yang duduk di Komisi II itu.

Muzzamil pun mendorong wacana pengkajian ini dilakukan secepatnya. Sebab, Pilkada Serentak akan kembali diselenggarakan pada 2020.

Baca juga: KPK Tak Pernah Usulkan Pilkada Kembali ke DPRD

Hal ini untuk menghindari transaksi untung-rugi di antara parpol-parpol yang duduk di koalisi pemerintahan mendatang.

"Momentum sekarang tepat karena pemenang 2019 itu belum jelas siapa partainya, siapa fraksinya," tandas Muzzamil. (tsa/elz)