DetikNews
Selasa 10 April 2018, 11:05 WIB

Sengketa Lahan Ratusan Miliar Rupiah di Dago Berujung di MK

Muhammad Taufiqqurahman - detikNews
Sengketa Lahan Ratusan Miliar Rupiah di Dago Berujung di MK Foto: Ari Saputra
Jakarta - Sengketa kepemilikan lahan yang ditaksir seharga triliunan rupiah yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat, berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Bagaimana kasus kepemilikan lahan ini berakhir di MK?

Lahan yang disengketakan itu seluas dua hektare dan berada di SMAK Dago, Jalan Ir Juanda, Bandung. Berdasarkan penelusuran detikcom, Selasa (10/4/2018), kasus bermula saat penjajah Belanda membangun sekolah di Dago pada 1927. Konflik mulai muncul pasca Kemerdekaan RI. Kala itu, terjadi nasionalisasi aset dari Belanda ke Indonesia. Salah satunya tanah di Jalan Dago, Bandung tersebut.

Terjadi silang pendapat antara Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jabar (BPSMK JB) dengan Persekutuan Lyceum Kristen. Kedua belah pihak merasa paling berhak memiliki aset tanah tersebut. Versi BPSMK JB, Persekutuan Lyceum Kristen sudah tidak berhak lagi karena aset itu sudah dinasionalisasi. Kasus pun bergulir ke pengadilan hingga kasasi.

BPSMK JB itu kemudian membawa kasus itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan kuasa hukum Refly Harun. Yaitu melakukan pengujian UU Nomor 86/1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan -Perusahaan Milik Belanda (Pasal 1 frasa bebas] terhadap UUD 1945.

Gugatan ini diwakilkan oleh Refly Harun selaku wakil dari penggugat. Sidang ini pun dilaksanakan di gedung MK, pada tanggal 9 April 2018. Dalam penjelasannya, Refly mengatakan bahwa pihak pemohon memperoleh tanah di Jalan Dago berdasarkan hasil nasionalisasi dan memperolehnya dengan cara membeli dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menurut Refly, meski telah melakukan pembelian tanah namun pihaknya sering mendapatkan gugatan dari pihak yang mengaku sebagai ahli waris. Hal ini dianggap tidak adanya kepastian hukum. Oleh karenanya, pihaknya mengajukan gugatan dan meminta MK menafsirkan kata 'Bebas' dalam pasal 1 UU Nomor 86 Tahun 1985 tentang nasionalisasi yang berbunyi: Perusahaan milik Belanda yang berada di wilayah Republik Indonesia yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah dikenakan nasionalisasi dan dinyatakan milik yang penuh dan bebas dari negara Republik Indonesia.

"Itu termasuk bebas dari segala tuntutan hukum, Yang Mulia Karena kalau kita baca undang -undang itu, yang bisa dipersoalkan itu adalah besaran ganti ruginya dan itu sudah terlaksana tentunya ketika aset ini dinasionalisasi. Dampak berikutnya jelas bahwa kalau tidak ada kepastian hukum, tidak bisa digugat proses pengadilan," ucap Refly dihadapan majelis hakim MK dalam risalah yang dikutip detikcom dari website MK.

Kasus ini pun masih bergulir di MK, belum ada putusan akhir dari MK terkair gugatan ini.


(tfq/asp)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed