DetikNews
Senin 09 April 2018, 20:10 WIB

Jaksa Banding, Asma Dewi Dicegah ke Luar Negeri

Yulida Medistiara - detikNews
Jaksa Banding, Asma Dewi Dicegah ke Luar Negeri Asma Dewi di PN Jaksel, Senin (9/4/2018). (Yulida M/detikcom)
Jakarta -

Jaksa penuntut umum mengajukan permohonan banding atas vonis Asma Dewi. Jaksa juga mengajukan surat permohonan cegah Asma Dewi ke Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

"Iya sudah (banding), yang jelas (karena) perbandingan vonis jauh lebih rendah dengan tuntutan jaksa," ujar Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejagung Noor Rachmad saat dimintai konfirmasi, Senin (9/4/2018).

Kejagung juga sudah mengirimkan permohonan cegah ke luar negeri atas Asma Dewi. Pencegahan berlaku selama 6 bulan.

"Pencegahan usulan Kejagung tanggal 21 Maret hingga 20 September 2018," kata Kabag Humas Ditjen Imigrasi Agung Sampurno saat dihubungi terpisah.

Sementara itu, Asma Dewi, yang ditemui saat datang ke PN Jaksel, menyatakan keheranannya atas banding yang diajukan jaksa.

"Saya juga tidak tahu ujungnya banding, padahal harusnya bebas, padahal tidak terbukti semua. Kalau narkoba kan memang sedang bahaya itu. Kita diputuskan karena menghina rezim, tapi nggak ada delik aduan," kata Asma Dewi.

Dia juga kecewa dengan pencegahan ke luar negeri atas dirinya. Asma Dewi menegaskan tidak akan melarikan diri.

"Sejak 2 minggu yang lalu (dicegah) 6 bulan. Kan aneh, sedangkan koruptor nggak langsung dicekal. Memang saya bahayanya apa? Saya nggak akan lari, saya kan bilang saya cinta negara saya sehingga aksi bela negara. Saya nggak akan lari, dicegah aneh," ujar Asma.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Asma Dewi terbukti bersalah menghina penguasa lewat Facebook. Asma Dewi divonis 5 bulan 15 hari penjara.

Atas vonis tersebut, Jaksa Agung M Prasetyo memerintahkan jaksa mengajukan banding. Menurut Prasetyo, sesuai SOP, jaksa dapat melakukan banding jika putusan hakim lebih ringan daripada tuntutan, yakni 2 tahun penjara.

"Saya pikir jaksanya banding, itu sudah ada SOP-nya. Kalau tuntutan kurang dari separuh, itu berarti tidak confirm, ya. Itu tentunya JPU wajib mengajukan upaya banding kepada pengadilan tinggi," ujar Prasetyo Jumat (16/3).




(yld/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed