Kombes Halim Minta Dirlantas Baru Kawal Penataan Tanah Abang

Kanavino Ahmad Rizqo - detikNews
Minggu, 08 Apr 2018 16:43 WIB
Foto: Penataan kawasan Tanah Abang. (Samsudhuha Wildansyah/detikcom)
Jakarta - Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Halim Paggara dimutasi menjadi Dirregident Korlantas Polri. Halim pun mempunyai pesan khusus kepada Dirlantas yang baru yaitu Kombes Yusuf, khususnya soal penataan kawasan Tanah Abang.

Halim berpesan agar Kombes Yusuf bisa melanjutkan dan mengawal rekomendasi polisi soal penataan Tanah Abang yang disampaikan kepada Pemprov DKI. Bagi Halim, rekomendasi yang disampaikannya itu bukan atas nama pribadi, melainkan kebijakan institusi.

"Ya harus, karena itu bukan nama pribadi saya, tapi jabatan, itu yang harus dilaksanakan," ujar Halim saat dihubungi, Minggu (8/4/2018).


Halim juga berbicara soal rekomendasi Ombudsman terkait penataan Tanah Abang. Dia mengaku setuju apapun rekomendasi yang akan dijalankan oleh Pemprov asalkan konsepnya jelas dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Jadi yang ini, saya dapat informasi Dishub bahwa nanti ada hasil daripada rekomendasi Ombudsman, ada tiga alternatif yang diberikan. Saya ikut. Pada prinsipnya, untuk kebaikan masyarakat, konsepnya bagaimana dari pemda, itu yang kita ikuti," tuturnya.


Sebelumnya, polisi telah mengirim sekitar enam rekomendasi kepada Pemprov soal penataan Tanah Abang. Enam rekomendasi yang dimaksud, pertama adalah, Polri minta dilibatkan dalam perencanaan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang berdampak pada masalah keamanan, keselamatan, ketertiban lalu lintas.

Kedua, polisi menyarankan agar penggunaan jalan untuk penyelenggaraan di luar fungsi jalan harus dikoordinasikan guna mendapatkan izin dari Polri.


Ketiga, polisi menyarankan agar penempatan pedagang kaki lima (PKL) pada lokasi yang layak dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, Pemprov DKI Jakarta diminta mengevaluasi dan melakukan pengkajian yang lebih komprehensif dalam setiap kebijakan, baik dari aspek sosial, ekonomi maupun hukum, sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang baru.

Kelima, Pemprov DKI agar meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum yang dapat diakses menuju ke tempat perbelanjaan. Terakhir, rekomendasi polisi adalah agar Pemprov DKI mengembalikan dan mengoptimalkan kembali fungsi jalan untuk mengurangi dampak kemacetan dan kecelakaan lalu lintas guna peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (knv/idh)