.webp)
"Elektabilitas yang disajikan lembaga survei tidak bisa jadi dasar untuk Joko Widodo bisa lanjut ke dua periode loh. Apalagi elektabilitas Joko Widodo itu kayak elektabilitas jadi-jadian yang disajikan lembaga survei selama ini," ujar Poyuono kepada wartawan, Sabtu (7/4/2018).
"Lembaga survei saat lebih menjadi alat propaganda dan alat mem-framing bagi Joko Widodo seakan-akan Joko Widodo masih diinginkan menjabat lagi, padahal fakta antara elektabilitas Joko Widodo dengan kinerja pemerintahannya tidak simetris," imbuh dia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Klaim Poyuono, masyarakat di era Jokowi makin banyak yang menganggur. Dia turut menyinggung soal kemudahan bagi para tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia.
Poyuono turut menyebut daya beli masyarakat di era Jokowi kian turun. Harga-harga kebutuhan mendasar bagi rakyat disebutnya terus naik.
"Di mana pengangguran makin meningkat, sedangkan TKA di Indonesia dari hari-hari meningkat pesat. Lalu, daya beli masyarakat makin menurun dan PHK di mana-mana, belum lagi harga beras, tarif dasar listrik terus meroket, dibarengi dengan nilai kurs rupiah terhadap dolar AS makin tergerus serta utang menumpuk hingga tiga kali lipat," jelas dia.
Sejumlah lembaga survei memang menempatkan Jokowi sebagai capres dengan elektabilitas tinggi. Sebut saja PolcoMM Institue pada 25 Maret 2018 (49,08 persen), Poltracking pada 18 Februari 2018 (55,9 persen), LSI Denny JA pada 2 Februari 2018 (48,50 persen), Indo Barometer pada 15 Februari 2018 (Jokowi 32,7 persen), dan sebagainya. (gbr/tor)
