Mr Bond adalah julukan untuk Nigel Oaks, pendiri SCL. Perusahaan manajemen kampanye itu belakangan bermetamorfosis menjadi Cambridge Analytica, memanen puluhan juta data akun Facebook demi kepentingan politik pemenangan Donald Trump di Pemilu Amerika Serikat, 2016.
Adalah Quartz, situs berita milik jejaring Atlantic Media yang bermarkas utama di New York AS dan besar di India, memberitakan bahwa Presiden Abdurrahman Wahid pernah mengakui jasa SCL untuk kepentingan Pemilu. Berita Quartz ini kemudian diteruskan oleh Straits Time hingga Deutsche Welle (DW).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya berhutang budi kepada SCL untuk manajemen strategi mereka pada kesuksesan Pemilu saya," demikian kalimat Gus Dur yang ditulis di pemberitaan berjudul 'Dari Indonesia ke Thailand, Induk Cambridge Analytica Memengaruhi Politik Asia Tenggara' ini.
Meski begitu, ada keraguan soal efektivitas SCL. Soalnya, Gus Dur sendiri dilengserkan pada 2001 setelah kekacauan pemerintahan. Pakar Indonesia yakni Ian Wilson dari Universitas Murdoch Australia adalah yang meragukan keampuhan SCL.
"Saya pikir ini adalah hal terlalu dibesar-besarkan. Ini mungkin hanya satu dari sekian banyak elemen yang beperan pada saat itu," kata Wilson.
"Pelbagai kekuatan dan kepentingan berdesak-desakan untuk berebut pengaruh, skalanya terlalu besar untuk dipengaruhi secara signifikan dengan cara begitu (cara yang dipakai SCL). Protes-protes saat itu juga berlangsung berbulan-bulan bahkan tahunan, pada skala dan intensitas yang berbeda-beda," imbuh Wilson.
Survei, Mendanai Aktivis, dan Meyakinkan Habibie untuk Lengser
Latar belakang cerita ini adalah kekacauan yang terjadi usai Suharto lengser keprabon dari kursi Presiden, Mei 1998. Indonesia tertatih-tatih karena krisis monter. Maka meluncurlah Nigel Oaks alias Mr Bond itu ke Indonesia. Saat itu kelompok pro-demokrasi sedang dominan. SCL datang untuk mengawal seruan reformasi dan demokratisasi.
SCL kemudian melakukan survei terhadap 72 ribu orang Indonesia, mengatur komunikasi-komunikasi untuk para politisi, dan anehnya juga mengatur demonstrasi besar di universitas-universitas untuk membantu mahasiswa 'melampiaskan amarah'. Demikianlah keterangan yang diperoleh Quartz dari dokumen-dokumen SCL. Berikut adalah petikan dari dokumen itu.
"Terlihat jelas dari riset bahwa pemuda 'universitas' yang menjadi penghasut utama dari kekacauan, dan sebaliknya ada generasi tua yang resah atas ketidakpatuhan, telah tertekan sejak waktu yang lama, diam-diam mereka menerima kondisi ini. Konsekuensinya, diputuskanlah pemusatan kepada segmen pria dan wanita usia 18 sampai 25 tahun dari populasi dan untuk mengalihkan frustasi mereka menjauh dari kerusuhan sipil."
SCL memusatkan perhatiannya pada siswa sekolah menengah hingga mahasiswa-mahasiswa lokal. Mereka menemukan bahwa pembangkangan massal sebagian dipicu oleh kehadiran polisi dan militer di jalanan. Kadang-kadang, ada keputusan untuk menyeponsori protes jalanan yang terorganisir, menarik para mahasiswa dari demonstrasi sarat kekerasan. Ini telah dilakukan dengan kerjasama dari pemerintah Indonesia, pihak yang was-was oleh aksi massa seperti itu.
"Unjuk rasa besar diorganisir di tiap universitas. Ini berhasil dengan cara mendirikan panitia unjuk rasa dan mendanai para aktivis serta melingkupi wilayah-wilayah negara," kata dokumen SCL. "Peristiwa ini sangat besar sehingga ada rasa yang tumbuh di antara mahasiswa bahwa suara mereka benar-benar didengar," imbuh mereka.
SCL mengklaim metode yang mereka jalankan berhasil, menurunkan tingkat kerusuhan masyarakat, dan meyakinkan Habibie untuk lengser, dan menuju pemilihan umum yang membawa Gus Dur berkuasa pada 1999.
Sebelumnya juga diberitakan, pihak Gus Dur memperkerjakan Nigel Oakes dari SCL sebagai konsultan politik dengan dana US$ 2 juta untuk memperbaiki citra. Namun Oakes meninggalkan Indonesia dan menutup lapak di Jakarta setelah dua bulan bekerja untuk berkampanye di media. Dia dibayar tunai US$ 300 ribu oleh orang dalam Presiden, cara kerjanya yakni lewat pembuatan banyak kegiatan tanpa sepengetahuan orang bahwa kegiatan itu didanai pihak Istana Kepresidenan.
Isu beroperasinya SCL di lingkaran Gus Dur sebelumnya pernah dibantah oleh Kepala Biro Protokol Istana di Era Gus Dur, Wahyu Muryadi. Dia menjelaskan pada konteks peranan SCL untuk memoles citra Gus Dur saat masih aktif menjabat sebagai Presiden RI.
"Memang pasti banyak yang menawarkan jasa kepada presiden. Konsultan, pelobi, segalam macam. Tapi setahuku, soal ini akan terbentur sendiri dengan kenyataan saat itu," kata Wahyu pada Jumat (23/3) lalu.
Kenyataan pertama, sosok Gus Dur tidak mementingkan pencitraan. Polesan citra menurut Wahyu tak diperlukan Gus Dur. Kenyataan kedua, yakni soal finansial.
"Kedua, duitnya enggak ono. Kan konsultan asing itu perlu duit banyak. Ini enggak ada uangnya," tutur Wahyu.
(dnu/tor)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini