KPK Dukung Usulan KPU soal Mantan Napi Korupsi Dilarang Nyaleg

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Selasa, 03 Apr 2018 19:25 WIB
Ketua KPK Agus Rahardjo (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengeluarkan aturan larangan bagi mantan narapidana kasus korupsi atau koruptor maju menjadi caleg. KPK mendukung usulan tersebut.

KPK juga membuka pintu kerja sama untuk menyuarakan aspirasi tersebut. Ketua KPK Agus Rahardjo bahkan menyebut pernah mengusulkan hal itu sebelumnya.

"Tapi ya kita nanti kita coba diskusi dengan KPU, dukungan apa yang dibutuhkan sehingga kita misalkan bisa menyuarakan bersama-sama mengenai pentingnya negara ini dikelola, di-manage baik oleh eksekutif maupun legislatifnya, orang-orang yang integritasnya baik. Jadi prinsipnya kita sangat mendukung," kata Agus Rahardjo dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (3/4/2018).


Agus juga sudah bergerak mendekati pimpinan KPU untuk membahasnya. KPK akan mencari formulasi, dukungan seperti apa yang bisa diberikan untuk mendorong aturan tersebut.

"Kemarin sebenarnya sudah ketemu dengan pimpinan KPU, waktu bersama-sama menerima PR Indonesia di Surabaya, itu kita sudah diskusi. Nanti akan kita perdalam lagi diskusi itu, apa yang memungkinkan KPK memberikan dukungan," ujar Agus.

"Karena kalau ternyata kita mendukungnya pada waktu dan kesempatan yang salah, mungkin tidak akan bertemu. Jadi kita komunikasikan dengan KPU," imbuhnya.


KPU tengah membahas Peraturan KPU terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi maju menjadi caleg. Usulan itu muncul menjawab fenomena banyaknya calon peserta pilkada yang berstatus tersangka.

"Nanti akan kita masukkan juga aturan, yang sebenarnya di UU tidak ada, mantan narapidana kasus korupsi dilarang nyaleg, di PKPU pencalonan caleg mau kita masukkan," ujar Komisioner KPU Hasyim Asyari, di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (29/3).

(nif/dhn)